Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengusulkan adanya tambahan denda untuk perusahaan truk yang over dimensi over load (ODOL) atau kelebihan muatan. Sebab, denda yang dikenakan saat ini masih dinilai terlalu kecil.

Seperti diketahui, saat ini denda maksimal bagi pelanggar muatan truk sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 sebesar Rp500.000. Sehingga, dirinya mengusulkan adanya tambahan denda maksimal seiring dengan revisi UU tersebut.

"Denda maksimal UU 22 kan Rp500.000. Tapi nanti bisa di atas Rp500.000. Denda maksimalnya lebih dari itu," kata Budi saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/9).

Budi mengatakan, denda yang berlaku dan diberikan saat ini belum memberikan efek jera bagi pelanggar. Karena, dengan denda sebesar itu, para perusahaan truk akan terus melanggar jumlah muatan.

"Ancaman hukuman dan vonis terhadap ODOL yang diberikan biasanya berkisar Rp150.000 - Rp200.000. Ini bisa jadi kurang memberi efek jera," jelas dia.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan bekerja sama dengan Korlantas Polri, Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga operator jalan tol untuk menindak tegas truk yang melebihi muatan.

"Minggu Depan, kami, Kakorlantas, BPJT dan PU Bina Marga dan dari operator jalan tol akan mengadakan komitmen bersama untuk penanggung jawab, memulai penegakan hukum tegas pada kendaraan odol," pungkas dia.