Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, tim Ad Hoc akan bergerak cepat dalam membenahi tata kelola pelayaran Danau Toba, dengan memperbaiki sarana prasarana dan operasional keselamatan pelayaran.

"Tim Ad Hoc itu saya laporkan ada beberapa lembaga terkait, sesuai tupoksinya masing-masing. Lembaga itu tidak terbatas di Kementerian Perhubungan saja, tetapi di luar ya seperti BMKG," kata Budi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Budi melanjutkan, selain memperbaiki sisi operasional, tim Ad Hoc juga diberikan tugas memperbaiki regulasi atas rekomendasi dari rapat yang dilakukan sebelum tim Ad Hoc dibentuk. Dia pun meminta agar pembenahan dapat dilakukan dalam satu bulan.

‎"Pak Menteri Perhubungan memberikan tanggung jawab ke saya, minimal satu bulan ada peningkatan yang cukup baik terhadap fasilitas keselamatan yang ada di Danau Toba," ujarnya.

Pada tahap awal, tim sudah membagikan alat keselamatan, sebanyak 500 pelampung, ke depannya akan ada 5 ribu pelampung ke kapal penyeberangan di Danau Toba. Selain itu, pemberian pelatihan keselamatan ke pihak yang terlibat dalam pelayaran di Danau Toba.

Nantinya, pembenahan tata kelola ‎pelayaran Danau Toba oleh tim Ad Hoc akan dijadikan acuan pembenaan tata kelola pelayaran danau dan penyeberangan sungai di wilayah lain.

"Permintaan pak menteri danau toba ini sebagai kasus untuk kita semacam pilot project kalau sudah berjalan dan ada peningkatan berikutnya akan dikembangkan ke Palembang, Kalimantan, sungai apa danau apa akan kita sentuh," ‎jelas Budi.

Menurut Budi, pembenahan tatat kelola pelayaran diprioritaskan pada tempat tujuan wisata, kemudian akan diperluas ke tingkat nasional. ‎Dengan begitu akan dibuat standarisasi tata kelola pelayaran danau dan sungai.

‎"Sebetulnya casenya sama lah, menyangkut masalah kemampuan operatornya, pengawasannya, kondisi kapalnya, cuacanya," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com