Kemenhub Minta Pemda Jadikan SE Gugus Tugas Acuan Persyaratan Dokumen di Bandara

Rabu, 17 Juni 2020 16:28 Reporter : Sulaeman
Kemenhub Minta Pemda Jadikan SE Gugus Tugas Acuan Persyaratan Dokumen di Bandara Pemeriksaan SIKM di Bandara Soekarno-Hatta. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, buka suara soal polemik perbedaan aturan dokumen pemeriksaan kesehatan bagi pengguna pesawat di sejumlah bandara. Menurutnya, ada beberapa bandara yang mengharuskan pengguna mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan dengan skema PCR atau swab test, sebaliknya bandara lain membolehkan pengguna cukup menunjukkan hasil tes swab maupun rapid test bebas infeksi Covid-19.

"Ini adalah satu kondisi lapangan yang kita hadapi, pada implementasinya memang harus diakui masing-masing daerah ini berbeda-beda. Ada bandara A yang menerapkan harus PCR, ada juga yang boleh antara kedua-duanya," kata dia saat menggelar video conference via Facebook, Rabu (17/6).

Untuk itu, Adita mengimbau seluruh pemerintah daerah seharusnya merujuk pada aturan resmi yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas selaku otoritas terkait penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Yakni, Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebab dalam SE Gugus Tugas tersebut, persyaratan yang wajib dimiliki oleh pengguna pesawat sudah tercantum dengan jelas. Antara lain, PCR hasil swab test yang menyatakan bebas Covid-19 dengan masa berlaku 7 hari, kemudian hasil rapid test dengan keterangan nonreaktif yang berlaku selama 3 hari serta bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan Covid-19 diperbolehkan menggunakan surat bebas gejala influenza.

"Kami sudah melihat sangat clear, kalau mau ke luar kota diberi opsi. Di mana bisa menggunakan salah satu dari tiga jenis tes," terangnya.

Maka dari itu, dia meminta pemerintah daerah konsisten menerapkan ketentuan syarat dokumen kesehatan sesuai SE Gugus Tugas. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tataran masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan.

"Sebenarnya kami juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk bisa menerapkannya secara konsisten. Seperti, dengan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas," imbuh dia.

Baca Selanjutnya: Daftar Dokumen Perlu Disiapkan Agar...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini