Kemenhub Dorong Transparansi Layanan Jembatan Timbang

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11). Way Urang ini merupakan salah satu contoh jembatan yang menjunjung tinggi transparansi.
Dalam kunjungannya, Budi mengatakan, konsep dan skema baru pembangunan Jembatan Timbang Way Urang akan diaplikasikan pada pembangunan jembatan timbang baru di seluruh Indonesia. "Tujuannya adalah untuk menghidupkan jembatan timbang di seluruh Indonesia agar berbeda dari dulu. Dibangun dengan skema dan konsep baru seperti Way Urang ini," ujar Budi.
Jembatan Timbang Way Urang ini sendiri diresmikan oleh pemerintah pada Oktober 2018. Jembatan tersebut diakui sangat berbeda dengan jembatan timbang sebelumnya. Sebab, Kemenhub berusaha membuat citra jembatan timbang tidak seperti dulu yang dianggap sebagai lokasi sarat praktik-praktik pungutan liar atau pungli.
"Jembatan timbang Way Urang ini dibangun dengan material kaca, kantornya kaca. Jadi, nanti ketika ditilang, pengemudi truk akan dibawa ke kantor tersebut. Selain sebagai modernisasi, itu juga dilakukan untuk transparansi. Bangunan jembatan timbang juga akan dibangun dengan konsep terang, enggak gelap kayak dulu. Semua jembatan timbang akan dibangun seperti itu," jelas Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL).
"Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," papar Rahman.
Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang. Beberapa di antaranya gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan.
Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya.
Personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel.
"Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses," jelasnya.
"Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya

Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia
TikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca Selengkapnya

Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tak mencapai target pemerintah karena dipengaruhi gejolak ekonomi global.
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

Pengguna Internet Tinggi, Ekonomi Digital RI Ditargetka Naik ke Peringkat 20
Indonesia terus meraih peluang untuk memaksimalkan ekonomi digital.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya