Kemendagri: Dana Pemda Mengendap di Bank Bukan Mau Dapat Bunga, tapi Menunggu Tagihan

Rabu, 24 November 2021 18:00 Reporter : Anisyah Al Faqir
Kemendagri: Dana Pemda Mengendap di Bank Bukan Mau Dapat Bunga, tapi Menunggu Tagihan ilustrasi bank. mybusiness.com.au

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kesal karena masih banyak APBD dan Dana Desa di Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum diserap. Data Kementerian Keuangan mencatat masih ada Rp226 triliun dana Pemda yang mengendap di bank.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, M Ardian mengatakan, dana tersebut bukan dengan sengaja diendapkan Pemda demi mendapatkan keuntungan berupa bunga bank. Melainkan karena tagihan para kontraktor daerah belum ada yang masuk, sehingga sekilas terlihat dana pemerintah lambat dibelanjakan.

"Sebenarnya Pemda tidak menahan belanja buat dapat bunga tapi sedang menunggu tagihan belanja dari kontraktor," kata Ardian saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/11).

Dia menjelaskan, mekanisme pembayaran belanja daerah lewat kontraktor biasanya dilakukan setelah proyek selesai. Sementara penandatangan kontrak kerja sama biasanya dilakukan pada pertengahan tahun.

Selain itu penagihan juga dilakukan setelah proyek selesai dilakukan. Hal inilah kata Ardian yang membuat penyerapan di akhir tahun lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya.

Adanya teguran dari Jokowi tersebut membuat pihaknya akan melakukan evaluasi. Kementerian Dalam Negeri pun mendorong agar Pemda melakukan pembayaran sesuai hasil kinerja atau pengajuan komitmen pendanaan dilakukan diawal kontrak. Sehingga penyerapan anggaran daerah dilakukan selama bulan berjalan.

"Tahun 2022 ini Pemda kita dorong untuk mengajukan penggunaan anggaran lebih dini," kata dia.

Lainnya, Kementerian Dalam Negeri juga meminta agar Pemda melakukan kontrak kerja sama lebih awal yakni pada bulan Januari. Sehingga pada bulan Agustus Pemda sudah menyerap sebagian anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu dia meminta kepada kementerian/lembaga teknis bisa menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) proyek pembangunan sebelum bulan Januari.

"Harapannya daerah bisa mengeksekusi proyek di awal tahun," kata dia. [idr]

Baca juga:
Ini Dampak Pemda Telat Serap APBD dan Dana Desa
Membongkar Penyebab Pemda Lamban Belanjakan Anggaran Hingga Presiden Jokowi Kesal
Presiden Jokowi Marah, Masih ada Rp226 T Dana APBD Hanya Mengendap di Bank
Kehadiran UU HKPD Bakal Tingkatkan Rasio Pajak Daerah
Sri Mulyani Kesal Daerah Lamban Membelanjakan APBD dan Dana Desa
Anggaran Pendidikan Jabar 2022 Diusulkan 33,21 Persen

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini