Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag tak ingin sertifikasi halal diwajibkan

Kemendag tak ingin sertifikasi halal diwajibkan label halal. (c) REUTERS

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak angkat bicara mengenai polemik penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam pembahasan draf RUU Jaminan Produk Halal (JPH) di DPR, masih terjadi perdebatan apakah sertifikasi halal diwajibkan atau tidak.

Menurut Nus, sertifikasi halal tidak harus diwajibkan di Indonesia. Banyak pengusaha kecil yang tidak punya modal untuk mengurus kewajiban ini, sehingga praktiknya nanti bisa sangat menyusahkan.

"Harapan kami tidak diwajibkan. Tukang bakso apa mau diwajibkan juga. Mereka kesulitan menyiapkan manual-manual begitu," ucap Nus di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (24/4).

Nus menyarankan agar RUU JPH nantinya memutuskan tidak mewajibkan adanya sertifikasi halal, namun lebih ke suka rela. Selain itu, dia juga menyarankan agar lembaga pemberi label halal nantinya adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Nus melihat saat ini Badan Standardisasi Nasional (BSN) paling cocok mengembang tugas ini. BSN saat ini sudah mengurus SNI sehingga dengan mudah memperluas bisnisnya di bidang sertifikasi halal.

"Nanti dikasih saja tanda kesesuaian halal. Ini kan arahnya standar produk. Ini sebenarnya enggak ribet dan hampir sama dengan SNI. BSN dia ada akreditasi halal jadi engga usah bangun lagi. Yang ada saja services diperluas. Halal dan SNI itu hampir sama," tutupnya.

(mdk/ard)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf

Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal

Baca Selengkapnya
Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Ini Bakal Dilakukan Kementerian BUMN di 2024

Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Ini Bakal Dilakukan Kementerian BUMN di 2024

Pemerintah juga mengingatkan soal sertifikasi yang diperlukan sehingga produk bisa dipercaya dan memenuhi syarat masuk ke negara tujuan ekspor.

Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.

Baca Selengkapnya