Kemendag: Jangan buru-buru sebut kartel kedelai

Merdeka.com - Kenaikan harga kedelai yang cukup tinggi dalam dua pekan terakhir, memunculkan isu adanya kartel atau persaingan bisnis yang tidak sehat oleh beberapa pihak atau importir besar. Pemerintah menuturkan, penilaian dan kesimpulan tersebut dipandang terlalu cepat.

"Saya sarankan tidak terburu-buru mengatakan importir itu membentuk kartel. Untuk menyebut kartel kan harus diselidiki dulu," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo di kantornya, Jakarta, Kamis (2/8).

Pada dasarnya, kata dia, siapa pun boleh melakukan impor sepanjang memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Namun dalam implementasinya , impor kedelai ini hanya mampu dilakukan oleh importir yang punya modal besar.

"Impor kedelai ini kan didatangkan dari Amerika Serikat yang jauh jadi perlu armada. Pelaksanaannya harus punya modal besar. Minimal kan sekali impor 60.000 ton," jelas Gunaryo.

Dia menyebutkan, selama ini yang mempunyai kemampuan impor kedelai itu memang hanya sedikit dari ratusan importir yang ada. "Yang mampu kan hanya sedikit, hanya 5 perusahaan. Walaupun yang punya hak impor ratusan perusahaan," tambahnya.