Merdeka.com - Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) beserta staf teknis ketenagakerjaan yang bertugas di negara penempatan dinilai masih kurang. Oleh karenanya, pemerintah berencana menambah jumlah dan kapasitas diplomatik untuk mereka.

Tujuannya, untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migrant Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Penambahan ini juga didasari dengan beban tugas yang mereka terima. Sebab di negara-negara tertentu stafnya masih sedikit, sementara yang diurus cukup banyak.

"Seperti di Hongkong ada 200 ribu tenaga kerja. Stafnya hanya 1 orang dan 2 staf lokal," ujar Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto dalam sambutan pembukaan Rapat Kordinasi Atnaker Tahun 2018 di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa belum lama ini.

Hery mengatakan, pihaknya berencana menambah jumlah atase dan staf teknis ke negara-negara yang memiliki intensitas hubungan ketenagakerjaan tinggi dan tujuan penempatan PMI. Sebagai contoh perlu adanya atnaker di Swiss, Jepang dan Malaysia, dan lain-lain.

"Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki Atase di Jenewa atau Jepang. Padahal banyak yang bekerja melalui IJEPA dan pemagangan tapi tak punya atnaker. Demikian juga di negara bagian spesifik Malaysia juga perlu penambahan Atase untuk wilayah Serawak, Penang dan Johor. Demikian pula Australia," katanya.

Hery menambahkan atnaker memiliki tugas dan fungsi sangat banyak dan tidak mudah. Selain melayani, mellindungi dan mengatasi persoalan TKI, atnaker juga harus mengurusi persoalan dan isu ketenagakerjaan lainnya.

"Selain menjaga citra Indonesia di kancah Internasional, atnaker juga terkait persoalan ketenagakerjaan secara umum. Misalnya informasi pasar kerja (labour market information), pelatihan vokasi (vocational training) dan sebagainya," tutupnya.