Kembali Jadi Menteri Keuangan, Ini Catatan Ekonom untuk Sri Mulyani

Merdeka.com - Ekonom menyambut positif kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut.

"Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal ketika dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (22/10).

Meski demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global.

"Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman," urai dia.

Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata. "Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan," tegas dia.

"Memang ada beberapa insentif seperti tax holiday, tax allowance, tapi dari sisi kecepatannya masih terlalu lambat dan masih relatif berdiri sendiri. Jadi banyak kebijakan dari Kementerian Keuangan yang belum sinkron dengan kebijakan di sektor riil, baik di pertanian, Perindustrian dan lain-lain. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Bukan hanya menjaga APBN aman saja," imbuh Faisal.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattof pun menyambut positif kabar bahwa Mantan Direktur Bank Dunia terpilih lagi. Namun, dia juga memberikan sejumlah catatan.

"Sudah cukup bisa diterima pasar cukup market friendly. Paling catatan buat Sri Mulyani bagaimana kebijakan-kebijakan di sektor fiskal itu dikomunikasikan dengan parpol-parpol," jelas dia.

Komposisi koalisi yang 'gemuk' bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Sri Mulyani. "Untuk memuaskan kepentingan parpol, kayaknya tantangan di situ. Jadi masing-masing kementerian ingin anggaran dinaikkan, misalnya, di sisi lain keterbatasan penerimaan pajak juga makin besar. Makanya Sri Mulyani harus melakukan bisa melakukan kompromi politik dengan para parpol," ujar dia.

Sementara terkait kebijakan di sisi fiskal, Abra mengharapkan, Kementerian Keuangan dapat menjaga dan menekan utang dan defisit fiskal. "PR masalah peningkatan utang dan defisit fiskal yang terus meningkat. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai jadi beban pemerintah paska lima tahun ke depan," tandasnya.

Kembali Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memercayakan posisi menteri keuangan kepada Sri Mulyani Indrawati. Presiden Jokowi telah menyampaikan permintaan khususnya kepada Menteri Sri Mulyani di periode keduanya.

"Bapak presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menugaskan saya tetap di menkeu. Dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri-menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

Menteri Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi memiliki permintaan khusus kepadanya untuk bagaimana mendorong instrumen-instrumen kebijakan, baik itu di bidang fiskal dan sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Presiden meminta adanya stabilitas dan ketahanan ekonomi serta kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah (UKM).

"Jadi kita cukup banyak bertukar pikiran," ucapnya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, memberi perhatian di sektor ekonomi untuk peningkatan lapangan kerja dan UKM. Selain itu, permasalahan yang saat ini masih terjadi di bidang makro seperti defisit neraca berjalan dan perdagangan diminta bisa teratasi.

"Jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UKM."