Kembali dipusingkan dana subsidi, pemerintah pangkas belanja
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berpotensi terus melebar dan melebihi 2,5 persen. Hal ini terjadi karena anggaran subsidi Baham Bakar Minyak (BBM) naik lebih tinggi dari yang diperkirakan pemerintah. Sedangkan, pendapatan negara belum bisa dimaksimalkan.
Demi menutupi besarnya anggaran subsidi, Chatib akan meminta kementerian dan lembaga (K/L) untuk memangkas atau memotong anggarannya. Anggaran yang dipotong berasal dari pos yang mempunyai dampak kecil pada pertumbuhan dan pelayanan.
"Proses anggaran kita harus hati-hati terhadap semua belanja, kalau enggak nanti defisitnya bisa lebih dari 2,5 persen. Makanya yang dilakukan adalah dalam APBN-P nanti anggarannya dipangkas," ucap Chatib di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (16/5).
Chatib menyerahkan sepenuhnya kepada K/L untuk memilih anggaran mana yang dipotong. Kementerian keuangan hanya menentukan besaran penghematan per masing-masing kementerian. Namun demikian, Chatib enggan menyebut berapa target penghematan dari pemangkasan anggaran ini.
"Kita akan ngelihat nanti, pokoknya harus ada pemotongan belanja yang signifikan untuk menjamin defisitnya di bawah 2,5 persen. Saya gak akan jawab di sini karena alokasinya akan dibahas KL dan DPR," tegasnya.
Chatib memberi contoh salah satu anggaran yang bisa dipotong adalah anggaran perjalanan dinas dan anggaran seminar. Namun sekali lagi, keputusan tetap berada di tangan K/L terkait.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya