Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional-Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini mengatakan, kekerasan dan pelecehan seksual dalam dunia kerja bukan hanya terkait minoritas, orientasi seksual, suku dan ras, agama, daerah, juga terkait dengan bentuk tubuh, fisik, tinggi badan ukuran badan, kulit.

Namun, kekerasan ekonomi juga merupakan diskriminasi baik perusahaan maupun negara bagi para pekerja di dunia kerja. Contohnya seperti jaminan sosial atau bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak dialokasikan dengan baik kepada para pekerja informal bisa disebut sebagai kekerasan karena negara sudah melakukan perbedaan.

"Jadi yang sering dianggap kekerasan secara fisik, psikis, seksual. Akan tetapi kekerasan pada ekonomi sering tidak dianggap kekerasan, karena katanya itu sudah ada kebijakan dalam perusahaan," kata Lita dalam Media Gathering, Konvensi ILO 190, Jumat (22/7).

Menurut data dari Departemen Pendidikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada tahun 2020 menemukan sebanyak 56,1 persen kasus kekerasan berbasis gender berupa pelecehan seksual fisik dan 43,1 persen kasus pelecehan seksual non fisik.

Adapun pelecehan seksual non fisik berupa pelecehan seksual verbal paling banyak dialami perempuan buruh garmen (106 orang) dibandingkan dengan pelecehan seksual fisik (79 orang). Di industri manufaktur/garmen, selama pandemi, pekerja perempuan garmen dipaksa bekerja dengan jam kerja yang makin panjang dengan upah lebih rendah akibat pemotongan upah berdalih no work no pay (pencurian upah).

"Lembur tapi tidak mendapatkan uang lembur, kemudian juga tidak mendapatkan hari libur kemudian jam kerja Panjang, tidak mendapatkan perlindungan sosial. Itu juga sering terjadi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT)," ungkapnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma