Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 sebesar Rp333,2 triliun. Untuk mencapai target tersebut, dia berharap, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menyetorkan deviden.

"PNBP kita berharap akan mulai terjadi normalisasi penyetoran devidennya. Karena dua tahun terakhir ini mengalami penurunan signifikan," kata Menteri Sri Mulyani dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (25/8).

Selain mengandalkan kontribusi BUMN, Menteri Sri Mulyani juga akan mengoptimalkan penerimaan sektor migas. Salah satunya dengan upaya mengendalikan cost recovery. Kemudian, menerapkan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna harga gas bumi tertentu.

"Lalu kita juga akan menjaga optimalisasi split bagi hasil pemerintah baik untuk skema kontrak cost recovery maupun skema gross split," jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga akan mengandalkan PNBP dari sektor non migas. Dalam hal ini terutama didukung dari PNBP sektor kehutanan, perikanan dan panas bumi.

"Untuk non migas utamanya didukung PNBP sektor kehutanan, perikanan dan panas bumi. Sementara penerimaan minerba tidak setinggi tahun 2021 karena harga dan volume batubara yang diproyeksikan lebih rendah," tandas Menteri Sri Mulyani.

Detail 6 Kementerian dan Lembaga Penyumbang PNBP Terbesar dari 2016 Hingga 2020

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkontribusi memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah terbanyak sepanjang 2016 hingga 2020.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Slamet Widodo mengatakan, penerimaan PNBP K/L terbesar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Penerimaan Kominfo dari 2016-2020 sekitar Rp14 sampai Rp19 triliun. Dibandingkan kementerian lain, jauhnya sangat signifikan," ujar Slamet dalam webinar Visi Integritas, Senin (3/5).

Secara rinci, pada tahun 2016, Kominfo menyumbang PNBP sebesar Rp14,9 triliun, Rp17,8 triliun pada 2017, Rp17,7 triliun pada 2018, Rp19 triliun pada 2019 dan Rp18,3 triliun pada 2020.

Posisi kedua ialah Kementerian Perhubungan dengan PNBP sejak 2016 mencapai Rp5,6 triliun, Rp6 triliun pada 2017, Rp6,8 triliun pada 2018, Rp7,8 triliun pada 2019 dan Rp6,1 triliun pada 2020.

Posisi ketiga diduduki oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan PNBP tahun 2016 sejumlah Rp4,7 triliun, Rp10,2 triliun pada 2017, Rp9,7 triliun pada 2018, Rp9,4 triliun pada 2019 dan Rp7,6 triliun pada 2020.

Selanjutnya, di peringkat keempat, Kementerian Hukum dan HAM menyumbang PNBP tahun 2016 sebanyak Rp3,4 triliun, Rp3,2 triliun pada 2017, Rp3,6 triliun pada 2018, Rp4,4 triliun pada 2019 dan Rp3,3 triliun pada 2020.

Lalu posisi kelima ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PBNP sebanyak Rp1,2 triliun pada 2016, Rp200 miliar pada 2017, Rp1 triliun pada 2018, Rp700 miliar pada 2019 dan Rp3,3 triliun pada 2020.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN, dengan PBNP sejumlah Rp2,1 triliun pada 2016, Rp2,3 triliun pada 2017 dan 2019, Rp2,2 triliun pada 2018 dan Rp1,7 triliun pada 2020.

Slamet mengatakan, potensi PBNP ke depan juga akan semakin besar, terutama untuk sektor informatika. "Mungkin kalau ingin menjaga penerimaan dari K/L, mungkin dari Kominfo termasuk yang penting," ujarnya.