Merdeka.com - Kementerian BUMN bersama perusahaan pelat merah mengambil peran penting dalam upaya mewujudkan penambahan satu juta wirausaha baru. Mulai dari pembiayaan hingga pendampingan bagi UMKM.

Dukungan ini merupakan bagian dari target terciptanya 1 juta wirausaha baru yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menyatakan dukungannya terkait program ini.

"Kami sangat mendukung program ini dan di Kementerian BUMN bersama BUMN sudah menyiapkan diri untuk mendukung dan menciptakan penambahan wirausaha mapan," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5).

Salah satu upaya yang dilakukannya dengan hadirnya Rumah BUMN yang ada di 34 provinsi. Loto menyebut, fungsinya sebagai wadah perkembangan UMKM.

"Kami coba petakan bahwa support dari Kementerian BUMN itu ada 5, pertama adalah pelatihan UMKM untuk mendorong UMKM naik kelas, saat ini sudah ada Rumah BUMN di 34 provinsi untuk melatih dan supaya UMKM naik kelas," paparnya.

Kemudian, dia juga mendukung di sektor pembiayaan baik dari dana kemitraan maupun pembiayaan yang bisa diakses di lembaga keuangan bank dan non bank.

"Kita dukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada maupun dari pembiayaan yang saat ini bisa diakses di lembaga keuangan, baik dari bank maupun nonbank termasuk KUR," terangnya.

Beli Produk UMKM

Selanjutnya, BUMN juga sepakat untuk menjadi offtaker dari produk-produk UMKM. Serta, memberikan dukungan akses pasar bagi produk-produk tersebut. "Kita juga siap memberikan akses pasar yang lebih luas, baik pasar online maupun offline seperti Sarinah," ujarnya.

"Kita juga saat ini bekerja sama dengan beberapa kementerian, kami mendukung untuk penyediaan tempat usaha di infrastruktur strategis. Kita harapkan itu bisa mendorong sehingga tumbuh menjadi wirausaha mapan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menargetkan satu juta tambahan wirausaha baru dalam 2 tahun ke depan. Dia menyebut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi salah satu landasan guna mencapai target ini.

"Kita ingin tambah satu juta wirausaha, nanti (pemerintah) daerah itu 600 ribu dan di bawah pendampingan kementerian 400 ribu wirausaha," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5).

Dia menuturkan, langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong target Indonesia sebagai negara maju. Apalagi, sudah ada proyeksi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan terbesar keempat pada 2045 mendatang.

"Prasyaratnya kita harus tambah jumlah pengusaha, jangan terlalu banyak aktivisnya tapi pengusaha minimum 4 persen," katanya.