Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejar pertumbuhan, Jokowi disarankan tambah utang

Kejar pertumbuhan, Jokowi disarankan tambah utang Jokowi didukung Faisal Basri cs. ©2014 Merdeka.com/Fikri Faqih

Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri menyebut niat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam mengejar pertumbuhan ekonomi disebut tidak akan berjalan lancar. Banyak kendala besar yang harus dilalui, diantaranya adalah masalah pendanaan. Faisal menyebut pendanaan dalam negeri sangat terbatas.

Jalan keluar dari permasalahan ini, Faisal menyarankan kepada Jokowi untuk menambah utang. Rasio utang pemerintah pada PDB dinilai masih rendah dan masih mungkin untuk ditambah.

"Utang pemerintah pada PDB itu 24 persen, pemerintah bisa mempercepat utang menyelesaikan masalah pendanaan ini," ucap Faisal di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Senin (27/10).

Selain itu, jalan keluar masalah pendanaan di Indonesia adalah mempercepat dan memperbanyak IPO (Initial Public Offering) perusahaan milik pemerintah. Pada tahun 2000 baru 16 persen saham pemerintah yang dijual ke publik.

"Tahun 2013 sudah 45 persen. Tapi 45 persen ini masih kecil dibandingkan Thailand, Philipina, dan bahkan Malaysia mencapai 100 persen," katanya.

Cara selanjutnya dalam mencari pendanaan, Jokowi disarankan untuk melakukan kapitalisasi surat utang, obligasi atau bonds. "Harus manfaatkan bonds market. Kemudian IPO tadi kesempatan masih cukup besar," tutupnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Jokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya

Jokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya

Pertumbuhan nasabah PNM yang begitu pesat hingga kini berada di angka 15,2 juta nasabah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya