Kebijakan PSBB Hambat Transportasi dan Distribusi Pangan

Selasa, 16 Juni 2020 18:23 Reporter : Anisyah Al Faqir
Kebijakan PSBB Hambat Transportasi dan Distribusi Pangan Menko Airlangga. ©2020 Tebe/Humas Ekon

Merdeka.com - Pandemi corona kini mulai berdampak pada ketahanan pangan negara. Pembatasan mobilitas manusia membuat ketersediaan bahan pangan berkurang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai ketahanan pangan ditentukan tiga aspek. Aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

"Kalau dilihat dari ketahanan pangan ini kita harus melihat pada 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan," kata Airlangga dalam Webinar IPMI bertema 'Triple Helix Innovation for Sustainable Food System in Indonesia Amid Covid-19', Jakarta, Selasa (16/6).

Aspek ketersediaan meliputi produksi pangan domestik, cadangan pangan dan ekspor-impor. Aspek keterjangkauan meliputi distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi.

Sedangkan aspek pemanfaatan meliputi perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi dan keamanan mutu pangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah sudah memiliki undang-undang yang mengatur ketahanan pangan yakni UU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pangan. Selain itu, selama masa pandemi ini pemerintah memiliki pengalaman hambatan pangan saat pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1 dari 1 halaman

Kebijakan PSBB

rev1

Kebijakan PSBB rupanya menghambat proses distribusi dan transportasi. Sebab beberapa wilayah ada yang menerapkan karantina kepada para sopir angkutan bahan pangan selama 14 hari. Akibatnya biaya pengeluaran transportasi membengkak.

Hal yang sama juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan. Beberapa pelabuhan melarang para awak kapal untuk turun ke darat saat kapal bersandar.

"Ini membuat cost transportasi meningkat dan jadi bahan pelajaran (penerapan) PSBB)," kata dia.

Mantan Ketua DPR ini menilai ketersediaan pangan produksi nasional juga masih tergantung pada impor bahan pangan. Pada April 2020 pemerintah membuka keran impor bahan pangan karena permintaan yang tinggi sementara produksi dalam negeri tak mencukupi.

Pemerintah pun akan mengatur hal ini. "Jadi yang paling penting ketersediaan dan nilai tukar petani," kata dia.

Dilihat dari demografi, masyarakat desa dan kota dari berbagai kelas sosial memiliki kebutuhan konsumsi yang berbeda. Masyarakat kota lebih membutuhkan makanan jadi. Sedangkan masyarakat desa kebutuhan padi dan protein tinggi.

"Minuman dan makanan siap saji ini beberapa hal yang jadi catatan (pemerintah)," ujar Airlangga mengakhiri. [idr]

Baca juga:
Pemerintah Dorong Swasembada Antisipasi Krisis Pangan Saat Pandemi Corona
Optimalkan Lahan 165.000 Hektare, Pemerintah Buat Lumbung Pangan Baru di Kalteng
Bappenas Fokus Bangun Ketahanan Pangan Antisipasi Krisis di Masa Depan
Strategi Mentan Jaga Kondisi Pangan di New Normal, Termasuk Optimalkan Lahan Rawa
Kreatif, Kelompok Petani Desa di Blora Sulap Labu Kuning Jadi Makanan Kekinian
Pemerintah Jokowi Bakal Bangun Lumbung Pangan Baru di Kalimantan Tengah

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini