Merdeka.com - Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko menilai kebijakan pemerintah yang akan menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dengan dua harga, tidak akan memberi keuntungan dari sisi fiskal.

Bahkan, untuk memberi subsidi dalam bentuk raskin atau beasiswa terhadap rakyat miskin, penghematan pemerintah bakal mubazir. Dari perhitungan Pras, penghematan yang bisa didapat dari menaikkan harga premium untuk mobil pribadi hanya sebesar Rp 21 triliun pada akhir tahun nanti.

"Saving berapa sih, sekitar Rp 21 triliun, itu nothing sebenarnya. Jadi bagi saya ini permainan sepakbola, ibaratnya supaya tidak ada adu penalti. Memang dengan Rp 20-an triliun fiskal space kita bisa nafas, tapi sedikit," ujarnya selepas diskusi di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Kamis (18/4).

Karena itu, Pras menduga kebijakan ini digunakan hanya agar pemerintah secara politik aman dari serangan oposisi. Bahkan, dia meragukan rezim Susilo Bambang Yudhoyono bisa mewujudkan pengalihan subsidi untuk membangun infrastruktur atau memberi jaminan sosial.

"Untuk ekspansi membangun infrastruktur atau memberi BLT mustahil, buat anggaran bernafas sedikit. Jadi menurut saya (kebijakan dua harga jual) kebijakan basa-basi," cetusnya.

Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, dilema pemerintah saat ini karena ambisi politik jelang pemilu 2009 lalu. Saat itu pemerintah sendiri yang menurunkan kembali harga jual premium dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.

"Kita ingat, banyak slogan dulu mengatakan (harga BBM) diturunkan 3 kali, isu ini digunakan oleh kekuatan politik tertentu. Bilangnya isu energi ini serius, tapi perlakuannya seperti itu, buat dapat simpati semu," tudingnya.

Namun, dari semua kebijakan yang mungkin untuk menyelamatkan fiskal, Pri menilai pemerintah sudah kehabisan pilihan. Sehingga ini kebijakan paling pahit yang bisa dilakukan.

"Saya kira kebijakan ini masih laik lah, masalahnya pilihan menaikkan harga jual BBM merata sudah sejak jauh-jauh hari ditutup sendiri oleh pemerintah," kata Pri.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan hampir pasti mengambil kebijakan dua harga. Langkah ini ditempuh sebagai penghematan kuota BBM agar tidak melebihi 48 juta kiloliter.

Kebijakan ini bisa dimulai bulan depan. Pemerintah akan menerapkan penjualan BBM premium untuk sepeda motor dan angkutan umum Rp 4.500 per liter dan mobil pribadi plat hitam sebesar Rp 6.500 per liter. Nantinya akan ada dua jenis SPBU yang menjual harga berbeda.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo optimis skema yang sedang digodok Kementerian ESDM bersama Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dapat menurunkan ancaman fiskal yang dialami pemerintah. Jika subsidi BBM tidak dihemat, potensi defisit anggaran tembus dari batas psikologis minus 2,4 persen.

"Sekarang batas defisit 1,65 persen tidak bisa terjaga di 2013, bisa di atas antara 2-2,4 persen, kalau ada pengendalian (BBM) tidak akan lebih dari 2,4 persen. Tapi nanti 2014, akan kembali 1,5 persen, kalau sekarang ini ada penghematan," kata Agus.