Kebijakan pembatasan BBM tak digubris perusahaan tambang

Merdeka.com - Dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 disebutkan bahwa kendaraan pertambangan dan perkebunan diwajibkan memakai BBM non subsidi. Namun kenyataannya, kebijakan ini tidak digubris oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Kendaraan milik perkebunan dan pertambangan masih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi ini dituding menjadi penyebab kelangkaan solar di daerah. Apa sikap pemerintah melihat fenomena tersebut?

Pemerintah hanya bisa menganjurkan kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk membuat tempat penampungan BBM sendiri. "Iya, makanya tambang dan kebun terutama yang besar-besar sudah kami perintahkan untuk membuat tangki penampungan solar dan dia harus beli non subsidi. Untuk yang besar-besar sudah dicek nanti kita cek langsung ke lapangan, harus punya," ujar Menteri ESDM Jero Wacik yang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/4).

Jero masih meyakini, untuk menanggulangi kebocoran BBM bersubsidi harus menggunakan teknologi informasi. "Tapi dengan IT nanti yang kita minta dipercepat IT-nya," tegas dia.

Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto mengakui masih banyak kendaraan pertambangan dan perkebunan yang masih menggunakan BBM subsidi. "Ya masih banyak truk pertambangan dan perkebunan yang seharusnya tidak boleh mengonsumsi solar (subsidi)," kata dia.

Menurut dia, banyak truk-truk yang rela antre demi mendapatkan BBM bersubsidi. Apalagi kuota solar subsidi tahun ini lebih kecil dibanding kuota solar tahun lalu. "Kan kuota di 2013 lebih kecil dari 2012, sehingga supaya tidak jebol penyalurannya sesuai kuota dong," ucapnya.

Sebagai informasi, kuota solar tahun 2013 yang sebesar 14,28 juta kl lebih kecil dibandingkan dengan kuota solar subsidi tahun 2012 yang mencapai 15,56 juta kl.