Kebijakan Harga Minyak Goreng Curah Rp14.000 Tetap Tak Efektif, ini Alasannya

Merdeka.com - Pemerintah telah melepas harga minyak goreng kemasan menyesuaikan harga dengan pasar global. Namun, untuk minyak goreng curah, pemerintah masih memberikan subsidi lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sehingga harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah di tingkat konsumen menjadi Rp 14.000.

Ekonom INDEF, Eko Listyanto menilai kebijakan ini akan menghasilkan kondisi yang sama dengan sebelumnya. Kelangkaan minyak goreng curah kemungkinan tetap terjadi karena HET yang ditetapkan masih terlalu rendah dibandingkan harga minyak goreng dunia.

"HET ini terlalu rendah buat mengikuti kecepatan harga internasional, kita bisa naikkan HET-nya terutama untuk minyak goreng curah," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/3).

Menurut Eko, dalam kondisi ini sebaiknya pemerintah hanya perlu memastikan barang ada di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan. Bagi masyarakat keberadaan minyak goreng curah sangat penting, terutama bagi pedagang dan pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku produksi.

"Kalau zaman dulu masyarakat beli minyak goreng curah, yang penting ketersediaannya di bawah," kata dia.

Kelangkaan minyak goreng curah beberapa waktu lalu membuat masyarakat mau tidak mau membeli dari ritel modern. Mereka rela antre panjang demi mendapatkan minyak goreng dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi serupa juga akan tetap terjadi dengan kebijakan saat ini. Meki telah ditetapkan HET minyak goreng curah, keberadaannya kemungkinan tetap langka. Sehingga, masyarakat terutama kelas bawah terpaksa membeli minyak goreng kemasan yang harganya lebih tinggi.

"Kalau mau dibedah lagi ini yang menderita ini masyarakat bawah. Masyarakat ini biasanya tidak begitu tertarik dengan merek dan kualitas, tapi minyak curah juga tidak banyak, jadi mereka terpaksa membeli yang mahal ini," kata dia.

Hal ini juga diakui Eko menimbulkan dilema. Sebab subsidi harga yang diberikan pemerintah jadi semakin sulit terdeteksi. Berbeda dengan subsidi yang diberikan ke minyak goreng kemasan. Bisa langsung terlihat, dihitung dan relatif bisa diatur. Sehingga pengawasan pemerintah terhadap subsidi minyak goreng curah bersubsidi harus lebih ketat.

"Masalah utamanya akses di pasar tradisional yang tidak ada. Kalau di swalayan relatif bisa diatur, jadi dengan kebijakan ini pemerintah harus bisa mengurus akses untuk pasar tradisional," kata dia.

Kelas Menengah jadi Korban Kebijakan?

Adanya kebijakan baru ini membuat masyarakat kelas menengah tidak berdaya. Setelah kemarin dihadapkan dengan kelangkaan, kini mereka harus menghadapi tingginya harga minyak goreng kemasan.

"Kelas menengah memang menderita, tapi daya belinya tidak separah masyarakat bawah yang kena. Saat ada HET orang kaya dan miskin beli barang yang sama," katanya.

Namun menurut Eko, hal ini lebih baik ketimbang terjadi kelangkaan minyak goreng. Kelas menengah juga bisa memiliki pilihan, bila merasa keberatan dengan harga minyak goreng kemasan, dia bisa turun kelas dengan mengkonsumsi minyak goreng curah.

Dia meyakini jumlah kelas menengah yang beralih ke minyak goreng curah juga lebih kecil dibandingkan masyarakat kelas bawah yang terpaksa membeli minyak goreng kemasan. Sebab saat terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan, mereka bisa menggantinya dengan minyak goreng dari sumber nabati lainnya.

"Silakan saja kelas menengah down grade, tapi dugaan saya ini tidak banyak," kata dia.

Sebaliknya, pihak yang diuntungkan atas kebijakan ini yakni para pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 telah membuat sektor ini porak poranda. Ketika mulai bangkit, mereka dihadapkan dengan kelangkaan minyak goreng.

Per hari, mereka membutuhkan minyak goreng paling sedikit 2 kilogram atau liter. Namun kelangkaan menyebabkan mereka berburu minyak goreng dan bersaing dengan rumah tangga kelas menengah dan kelas bawah.

"Mereka ini tidak beli 2 kilo, misalnya tukang minyak goreng, mereka akan ajak anak istrinya buat antre minyak goreng di ritel," kata dia.

Dengan adanya kebijakan HET minyak goreng curah diharapkan meringankan beban pelaku UMKM. Selama ketersediaannya ada di pasar tradisional, kebijakan ini sangat berarti bagi mereka.

"Jadi harus dipastikan minyak goreng tradisional ada agar UMKM juga carinya ke sana dan membuat pasar tradisional jadi ramai lagi. Tidak akan ada antrean selama barangnya tersedia," kata dia mengakhiri.