Kawasan Teluk Bintuni Cocok untuk Industri Petrokimia

Merdeka.com - Kawasan Industri Khusus (KIK) Teluk Bintuni, Papua Barat dinilai telah mampu menarik banyak investor untuk menanamkan modal guna mendukung akselerasi pembangunan di kawasan Indonesia Timur tersebut.

Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi mengatakan, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Teluk Bintuni sangat mendukung adanya industri petrokimia.

"Terlebih lagi pengembangan industri methanol dan turunannya, kemudian amoniak dan turunannya merupakan salah satu industri strategis," ujar Doddy dikutip dari Antara, Kamis (12/3).

Menurut Doddy, selain masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Teluk Bintuni diprediksi akan menyerap investasi sebesar USD 800 juta atau sekitar Rp11,28 triliun.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini, disebut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai langkah akselerasi pemerataan pembangunan Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia sentris.

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan komitmennya untuk ikut melakukan kontribusi dalam rangka menyukseskan, serta telah melakukan perencanaan panjang sebagai bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam hal mengembangkan KIK Teluk Bintuni.

Penandatanganan kesepakatan untuk alokasi 50 hektare lahan pertama yang dibutuhkan dari 200 hektare guna pengembangan kawasan itu telah dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari komitmen bersama ini.

Sebagai tindak lanjut komitmen dari investasi industri dengan kebermanfaatan bagi masyarakat, Petrus Kasihiw akan terus melakukan pembicaraan dengan masyarakat adat perihal manfaat dari ditetapkannya Teluk Bintuni sebagai KIK serta pengelolaan hasil ke depannya.

"Masyarakat adat harus dihargai negara, sebab masyarakat adat merupakan bagian juga dari modal pembangunan," kata Bupati Teluk Bintuni tersebut.

Tindak Lanjut Pembangunan

Mengenai pengelolaan hasil dari industri yang berinvestasi di Teluk Bintuni pasca ditetapkannya sebagai Kawasan Industri Khusus, Petrus Kasihiw akan berbicara lebih lanjut dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) perihal Dana Bagi Hasil (DBH) hasil migas yang diatur di dalam Perda Khusus.

Dia mengemukakan bahwa diskusi dengan LMA akan ditindaklanjuti dengan Raperda sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Penggunaan dan pengelolaan DBH migas yang berkelanjutan dan mendatangkan manfaat yang berkesinambungan dinilai diperlukan agar transparan dan memberikan manfaat langsung secara terus menerus bagi masyarakat Teluk Bintuni.