Kata Kemendag soal Keputusan WTO Tunda Konferensi Jenewa karena Ada Varian Omicron
Merdeka.com - Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) menunda konferensi tingkat menteri secara langsung di Jenewa, Swiss karena ditemukannya varian baru corona bernama omicron.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono membenarkan informasi tersebut.
"Betul, ditunda hingga waktu yang akan ditentukan lebih lanjut memperhatikan situasi dan kondisi pandemi," kata Djatmiko kepada Liputan6.com, Minggu (28/11).
Dia menjelaskan, penundaan mengacu pada keputusan WTO dan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Swiss yang memperhatikan perkembangan terkait pandemi covid-19. WTO juga memerintahkan semua negara anggota termasuk Indonesia agar memaklumi penundaan tersebut.
"Semua negara anggota termasuk Indonesia dapat memaklumi. Untuk rencana selanjutnya semua menunggu pembicaraan di WTO antara Dirjen WTO dan General Council," jelas Djatmiko.
Larang Penerbangan Langsung dari Afrika Selatan
Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Swiss mengumumkan larangan semua penerbangan langsung dari Afrika selatan setelah Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan varian baru virus yang berpotensi lebih berisiko bernama omicron.
Berdasarkan pernyataan dari Kantor Kesehatan Masyarakat Federal Swiss, mulai Jumat, semua orang yang memasuki Swiss dari Afrika selatan, Hong Kong, Israel, dan Belgia harus menunjukkan tes Covid-19 negatif dan dikarantina selama 10 hari.Selain itu, Pemerintah Swiss juga meminta agar negara-negara di seluruh Eropa menghentikan perjalanan udara dari Afrika selatan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang varian tersebut.
Anggota Uni Eropa setuju untuk segera memberlakukan pembatasan pada tujuh negara Afrika - Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe - ketika para ilmuwan bergegas untuk menentukan apakah jenis baru lebih berbahaya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKonvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca SelengkapnyaWNI di Jepang Ceritakan Detik-Detik Terjadinya Gempa Dahsyat Magnitudo 7,4
Seorang WNI di Jepang menceritakan usai guncangan gempa, transportasi umum dihentikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya