Kasus Desa Fiktif, Ma'ruf Amin Minta Mendes Cek Periodik Penyaluran Dana Desa

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta jajaran kepolisian agar terus mengecek secara periodik fenomena desa fiktif. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya desa fiktif untuk mengakali dana desa.

"Itu harus terus diupdate. Terus ada secara periodik dilakukan pengecekan dana itu, desa-desa masih ada gak yang fiktif, siluman," ungkap Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/11).

Selain itu, Ma'ruf juga meminta untuk Abdul Halim untuk selalu memeriksa dan tidak hanya menerima laporan soal terkait fenomena desa fiktif. Dia pun tidak menutup kemungkinan masih ada desa fiktif yang belum terungkap.

"Jadi tidak hanya menerima laporan tapi juga mengecek betul apa tidak jumlah desa itu. Saya anjurkan untuk terus, siapa tau masih ada lagi yang belum terdetect, belum diketahui," imbuhnya.

Pemerintah Akan Awasi Masalah Desa Fiktif

Ma'ruf juga mengatakan pemerintah akan mengawasi fenomena desa fiktif tersebut. Ini juga untuk memastikan, peruntukan anggaran dana desa harus benar-benar dirasakan masyarakat desa yang membutuhkan.

"Jadi memang supaya dana-dana APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Ma'ruf.

Diketahui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya tengah menyelidiki adanya kasus desa fiktif. Desa fiktif adalah desa-desa baru tak berpenduduk namun meminta alokasi dana desa.

"Sudah ada (review) tapi mungkin mereka akan koordinasikan untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," kata dia, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11).

Saat ini, Askolani mengungkapkan pengusutan kasus desa fiktif telah sampai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Lagi diminta ibu (Sri Mulyani) review ke dirjen perimbangan keuangan," ujarnya.

Airlangga Panggil BPK dan Kemenkeu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai kasus desa fiktif. Pihaknya akan melihat seperti apa hasil audit BPK.

"Ya nanti kita lihat dulu karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya juga," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/11).

Meski demikian, dia belum dapat merinci kapan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Dia memastikan, Kementerian Keuangan sebagai kementerian penyalur anggaran pasti memiliki data.

"Pasti kan dalam penyusunan setiap anggaran. dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ya nanti saya musti lihat datanya. Nanti, nanti dijadwalkan," jelasnya.