Merdeka.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas penyidikan tersangka berinisial TB.

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka TB melalui wajib pajak PT Uniflora Prima (UP) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan untuk Tahun 2014 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp317.598.145.750.

"Jumlah tersebut merupakan salah satu kasus dengan kerugian negara terbesar yang pernah ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP," ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Yunirwansyah di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/3).

Kepala Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat, Agustinus Dicky Hariyadi menerangkan, kasus bermula saat PT UP menjual aset senilai USD 120 juta pada tahun 2014 silam. Namun, sebagian besar hasil penjualan di larikan ke luar negeri yang membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

Adapun, penyerahan tersangka TB ke pihak Kejaksaan Jakpus ini dilakukan setelah sebelumnya diserahkan tersangka LS yang telah diadili terlebih dahulu dalam berkas perkara terpisah dan telah divonis bersalah sesuai dengan keputusan kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2022.

Dalam kasus ini, TB merupakan salah satu pihak penerima manfaat (Benefical Owner/BO) dari PT UP. Tersangka TB sendiri tidak kooperatif selama proses penyidikan dan sempat melarikan diri ke luar negeri dan telah ditetapkan sebagai DPO oleh kepolisian.

"Tersangka TB ditangkap di persembunyiannya dan selanjutnya di tahan di Bareskrim Polri," ucapnya.

Atas perbuatannya, tersangka TB akan dikenakan pasal pidana di bidang perpajakan juga disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sejumlah aset miliknya berupa tanah bangunan, kendaraan, obligasi, dan uang dalam rekening bank telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan guna pemulihan kerugian negara.

"Penegakan hukum yang kami lakukan merupakan salah satu tugas dan fungsi DJP demi memberikan rasa keadilan bagi para wajib pajak lainnya yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik," pungkasnya.