Merdeka.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menggunakan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp6,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai Cost Overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan Base Equity Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek Strategis Nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo usai acara Penandatanganan Komitmen KPI Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 di Jakarta, ditulis Jumat (31/12).

KAI akan mengelola PMN sesuai Good Corporate Governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Dana PMN sebesar Rp2,6T untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk Cost Overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya Interest During Construction, dan biaya-biaya lainnya.

Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Dana PMN sebesar Rp4,3T akan digunakan untuk pemenuhan Base Equity konsorsium BUMN Indonesia. Base Equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.

"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," tambah Didiek.

Bagi masyarakat, PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi/penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.

Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru, peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.

Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan 2 Proyek Strategis Nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi Covid-19.

Didiek menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022. Sedangkan Kereta Cepat Jakarta Bandung per 28 Desember progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.

"KAI akan terus mengawal jalannya kedua Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," tutup Didiek.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dapat Modal dari Pemerintah Rp4,3 Triliun

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan memberikan tambahan modal kepada Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 6,9 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2021. Di mana dari Rp 6,9 triliun itu sebanyak Rp 4,3 triliun digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung kebutuhan untuk memenuhi base equity sebesar Rp 4,3 triliun," kataMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Senin (8/11).

Dia menjelaskan, proyek KCJB tadinya memang bersifat bussines to bussines. Dimana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban, namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi covid-19 jumlah penumpang merosot tajam.

Maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas asal atau ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka. "Sehingga Pemerintah memasukkan Rp 4,3 triliun di dalam PT Kereta Api Indonesia dalam rangka memenuhi base equity dari penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan PMN kepada KAI untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur seperti LRT Jabodetabek yang mengalami cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun.