Kadin usulkan bentuk badan halal untuk produk RI
Merdeka.com - Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia terus mengembangkan pasar halal, salah satunya dengan bekerja sama bersama Malaysia melalui Halal Industry Development Corporation (HDC) dalam bidang standarisasi dan promosi produk halal melalui website direktori bisnis ehalal.com dan di Indonesia akan bernama Kadin.ehalal.com.
Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Halal Indonesia, yang fungsinya bukan hanya memberikan label halal seperti yang saat ini sudah dijalankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga membangun ekosistem halal secara keseluruhan.
"Semua potensi ada di kita kita dari segi produk saya rasa sudah produk kita paling kreatif paling banyak dan dari pasar pasar juga banyak oleh sebab itu saya mengusulkan kepada pemerintah sudah saatnya meluncurkan lembaga halal Indonesia bukan hanya kasih lebel ini halal atau tidak tapi membangun pasar syariah secara keseluruhan karena sekarang masih terpecah kalau kita ngomong travel ada di pariwisata kalau kita ngomong produk adanya di perdagangan kalau kita ngomong perbankan ada di OJK tidak ada satu badan yang mencoba membangun ekosistem ini," kata Rosan di acara Halal Industri Forum, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (1/8).
Dia mengaku pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pemerintah terkait pembentukan badan halal ini. Sehingga, produk-produk Indonesia bisa membuka pasar syariah global.
"Kalau tidak ada badan yang mengurus pasti akan seperti ini, yang kita lihatkan tidak berkembang sedangkan negara-negara lain bukan hanya Malaysia sudah sangat aktif membangun pasar syariah itu," katanya.
Bahkan, Kadin menargetkan hingga akhir tahun ini pemerintah bisa merealisasikan lembaga atau badan halal. Sebab, produk halal menjadi peluang Indonesia lantaran menjadi negara dengan muslim terbanyak di dunia.
"Artinya yang kita harapkan dari Kadin merencanakan dalam waktu antara 3 bulan sampai akhir tahun ini kita sudah usulkan kepada pemerintah bahwa badannya seperti ini apa saja yang ingin dicapai, kemudian tugas dan fungsinya seperti," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Binatang Ini Halal & Banyak Dikonsumsi Warga di Arab Saudi Tapi Tak Dimakan Rasulullah, Apa Itu?
Siapa sangka, hewan yang halal secara hukum Islam tersebut ternyata sama sekali tak dikonsumsi Rasulullah.
Baca SelengkapnyaCak Imin ke Pemerintah: Jangan Sampai Beras Naik Tak Terkenadli Jelang Bulan Ramadan
Cak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.
Baca SelengkapnyaPedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tiga Tahun Sudah Melewati Bulan Suci Ramadhan Bersama, Ini Hal Yang Dirindukan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati
Ada banyak hal atau kebiasan yang sangat dirindukan setiap orang ketika memasuki bulan ramadhan. Hal serupa dirasakan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati
Baca SelengkapnyaMenteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca SelengkapnyaHalal Bihalal Kementerian ATR, AHY Bicara Tantangan Kepemimpinan
Dia juga sempat menyinggung soal seorang pemimpin dalam militer dan politik harus menjadi sosok yang tegas.
Baca SelengkapnyaPedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaBahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaPelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca Selengkapnya