Kadin Tak Percaya BPS Manipulasi Data Ekonomi

Kamis, 7 November 2019 14:51 Reporter : Merdeka
Kadin Tak Percaya BPS Manipulasi Data Ekonomi Gedung BPS. ©2018 wordpress.com

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani angkat bicara soal tudingan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan manipulasi data. Tudingan itu berasal dari laporan Capital Economist Ltd. asal London, Inggris.

Laporan tersebut mengungkapkan kecurigaannya pada data ekonomi Indonesia, karena pertumbuhan Indonesia selalu stabil pada kisaran 5 persen.

Dia menilai, justru ekonom Inggris yang tidak paham soal struktur ekonomi Indonesia. Sebab, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik sehingga aman dari gejolak ekonomi dunia.

"Mereka mesti mengerti struktur perekonomian kita. Kita memang pada saat ekonomi turun kita tidak sensitif Kenapa? Karena pertumbuhan kita didorong domestic consumption," jelas Rosan di sela Dialog Nasional Ekonomi Kreatif, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/11).

Dia melanjutkan, posisi Indonesia yang bukan bagian global value chains juga memberi satu keuntungan, yakni Indonesia tak terlalu terdampak pelemahan ekonomi global. Ini berbeda dengan Singapura yang rentan terdampak karena menjadi bagian dari rantai global.

Namun, apabila perekonomian dunia sedang membaik, maka otomatis Indonesia turut tak bisa mengambil banyak untung, sebab negara ini bukan bagian dari global value chains.

Rosan pun kembali menegaskan bahwa tudingan Indonesia melakukan manipulasi data ekonomi tidaklah benar. "Manipulasi data itu salah menurut saya. Kita datanya bagus, fair kok," ujarnya.

1 dari 2 halaman

Tanggapan Istana

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah telah mengetahui ada yang meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi BPS. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta BPS memaparkan kepada publik mengenai metodologi dalam pengumpulan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019.

"Nah kemarin Ibu Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah minta kepada BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset ini dengan alasan bahwa kami sebagai pemerintahan selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

"Jadi meminta kepada BPS untuk mengundang para ekonom lembaga riset untuk menjelaskan mengenai metodologi riset dan bagaimana data tersebut disampaikan," sambungnya.

Dia menegaskan, Kementerian Keuangan dan BPS sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyampaian data kepada publik.

2 dari 2 halaman

BPS Junjung Independensi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan landasan bagi pihaknya untuk menyajikan data utuh perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi beberapa anggapan bahwa BPS memanipulasi penyajian data.

"Setiap kali BPS rilis bisa dilihat dari dua sisi yang baik dan buruk. Dan biasanya di sana lah seninya gimana kita keluarkan data tapi tetap bisa diterima. Jadi independensi merupakan harga mati yang harus dipegang BPS," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Kamis (7/11).

Dia menjelaskan, data BPS memang tidak selalu dapat memenuhi keinginan semua pihak. BPS pada dasarnya menyajikan data sesuai dengan temuan di lapangan.

"BPS di negara manapun harus independen, tidak boleh ada pemihakan di sana, jadi angka yang dikeluarkan BPS harus betul-betul mencerminkan apa yang ada di lapangan, beritanya baik atau buruk harus disampaikan. Tentu banyak yang bertanya jadi independen susah atau gampang? ya tidak gampang dan tidak susah juga," jelasnya.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Data Pertumbuhan Ekonomi BPS Diragukan, Ini Tanggapan Istana
Kepala BPS: Independensi Harga Mati
Fakta Pengangguran RI, Menurun Sejak 2015 Tapi Jumlah Terus Bertambah
Tak Ada Gaji Ke-13, Indeks Tendensi Konsumen Turun di Kuartal III-2019
Banten Jadi Provinsi dengan Jumlah Pengangguran Terbanyak di Indonesia
Data BPS: Rata-Rata Upah Buruh Indonesia Rp2,91 Juta

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini