Merdeka.com - Dalam APBN-P 2016, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dipangkas sebesar Rp 6,9 triliun. Akibatnya, terdapat beberapa proyek infrastruktur dihentikan karena dianggap tidak visible.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kadin, Errika Ferdinata mengimbau pemerintah segera menemukan solusi atas dampak pemotongan anggaran tersebut. Sebab, hal ini mempengaruhi nasib swasta yang sudah menandatangani proyek-proyeknya menjadi tidak jelas.

"Itu akhirnya problem di kami. Ini kan kita sudah keluar duit untuk mengerjakan proyek itu apakah itu dihitung prosentase. nah itu gimana solusinya. Jadi harus win win solution," kata Errika di Kementerian PU-Pera, Jumat (2/9).

Dia menambahkan, pemangkasan ini membuat beban swasta akan semakin tidak jelas. Padahal, mereka sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pembangunan proyek.

Sehingga, Kadin meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian PU-Pera untuk melanjutkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani kontraktor.

"Misal di awal tahun anggaran sebelum proyek itu dieksekusi. Jadi harus ada disort (sortir) dulu mana yang bisa dipangkas mana yang engga," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 137,6 triliun, yang terdiri dari penghematan K/L sebesar Rp 64,7 triliun dan penghematan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 72,9 triliun.