Merdeka.com - Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin) meminta pemerintah juga memberikan pengampunan pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini dinilai bisa menjadi insentif mendorong pengembangan UMKM.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai draf undang-undang pengampunan pajak saat ini dibahas pemerintah dan DPR seharusnya berkeadilan. Dalam artian, berlaku tak hanya untuk pengusaha kakap, tetapi juga UMKM

"UMKM ini kan banyak yang baru mulai usaha, jadi harus dilihat dari kapasitas, jadi harus ada perbedaan perpajakan, bahkan harusnya diberikan insentif, apapun itu," kata Rosan di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (31/5).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Untuk itu, Sandiaga bakal melayangkan surat ke parlemen guna membahas intensif penerapan pengampunan pajak untuk UMKM.

"Kami melihat, semestinya, UMKM dilibatkan dalam pembahasan Undang-Undang pengampunan pajak, bukan hanya besar-besar saja, jadi biar adil," ujarnya.

Sandiaga menambahkan dengan adanya keringanan atau insentif dari pemerintah, UMKM bakal meningkatkan kualitasnya guna meramaikan pasar bebas Asean.

"Ini yang harus ditekankan, pemerintah juga harus memikirkan yang kecil-kecil. UMKM juga tulang punggung ekonomi negara juga."