Kadin Mau Pajak Penghasilan Badan Usaha Turun Agar RI Tak Kalah Saing Dari Singapura

Jumat, 22 Maret 2019 15:13 Reporter : Anggun P. Situmorang
Kadin Mau Pajak Penghasilan Badan Usaha Turun Agar RI Tak Kalah Saing Dari Singapura Anggota Kadin Shinta Kamdani soal Pajak. ©2019 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shinta Kamdani, menyambut baik rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) korporasi (badan). Dia pun menginginkan PPh badan dapat turun ke level 17 persen bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura.

"Kita kan waktu itu mintanya sampai ke 17 persen sampai 18 persen," ujar Shinta saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3).

Shinta mengatakan tanggapan pemerintah terkait permintaan tersebut cukup positif. Meski demikian, pemerintah masih melihat dampak yang terjadi pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) jika PPh badan diturunkan.

"Positif, cuma kan seperti yang Menkeu katakan mereka masih mengevaluasi kembali. Mesti dilihat impact terhadap APBN. Kami mengerti lah prosesnya perlu waktu, paling tidak ini sudah diperhatikan dan akan diprioritaskan," jelasnya.

Shinta melanjutkan, jika pajak korporasi diturunkan pemerintah memang harus mencari sumber penarikan pajak baru. Dengan demikian, penerimaan pajak dapat tetap terjaga meski ada tarif pajak yang diturunkan.

"Fokusnya kan harusnya di ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Jadi harus memperluas basis pembayar pajaknya. Sekarang ini ekstensifikasinya masih belum seperti yang kita harapkan, masih banyak yang ini-ini aja terus dinaikin," tuturnya.

"Kalau tax base bisa diperluas, tentu akan membantu, penurunan tarif bisa terjadi. Ini yang mungkin perlu dipush juga, kalau mau penurunan maka base pajak harus ditambah," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku sudah mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo mengenai penurunan pajak korporasi. Dia menyebut, proses penurunan pajak ini sudah digodok dan sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini