Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah jurus memangkas waktu inap atau dwelling time kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Targetnya, dwelling time di pelabuhan tersibuk itu bisa turun dari 6 hari menjadi 4,7 hari dalam tiga bulan.

Itu terdiri dari waktu pemeriksaan sebelum masuk wilayah kewenangan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu atau pre-clearance ditargetkan selesai 2,7 hari. Kemudian pemeriksaan Ditjen Bea Cukai (custom clearance) setengah hari, dan post-custom clearance 1,5 hari.

"Minggu lalu saya dapat tugas dari presiden, untuk menangani persoalan kepelabuhanan. Sasaran utamanya adalah mengurangi dwelling time serendah mungkin. Oleh karena itu tim sudah bekerja dan tadi melaporkan progres satu minggu ini," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Adapun jurus memangkas dwelling time tersebut antara lain: Kementerian Perhubungan segera menetapkan operator pelabuhan (OP). Berdasarkan UU No.17/2008 tentang pelayaran, OP adalah pengendali kegiatan di pelabuhan.

"Rencananya pejabat OP di Tanjung Priok diusulkan kepada Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi agar berpangkat eselon II A setara syahbandar dan pejabat bea cukai," kata Indroyono.

Selain itu, Kemenhub juga harus membentuk crisis center di pelabuhan. Bakal dihuni perwakilan dari 16 kementerian atau lembaga. "Dengan sistem online untuk melihat apa saja permasalahan yang menghambat percepatan dwelling time di pelabuhan."

Kemudian, Kementerian Keuangan membentuk badan pengelola Indonesian National Single Window (INSW). Selama ini, sistem tersebut masih dikelola oleh Ditjen Bea Cukai.

"Nantinya akan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) permanen di bawah kemenkeu."

Lalu, percepatan penyusunan draf instruksi presiden mengenai percepatan pembenahan arus barang ekspor dan impor nasional.

"Dengan penurunan dwelling time, sistem logistik kita semakin kuat dan biaya semakin murah."