Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan secara tegas mengatakan bahwa Indonesia belum berdaulat di udara. Sebab, sampai tahun 2014, sebagian wilayah udara Indonesia masih akan dikendalikan oleh pengatur lalu lintas udara milik Singapura.

Hal ini sesuai keputusan Presiden nomor Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR (flight information region) dengan Singapura, diatur sistem navigasi timur di Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.

Sistem pengamanan udara di wilayah timur Indonesia seperti di Batam, Palembang, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Bangka Belitung dikontrol oleh Singapura. Dahlan berinisiatif membuat sistem jasa layanan penerbangan agar Indonesia lebih berdaulat penuh di udara.

Melalui PP No 77 tahun 2012, pemerintah membentuk sebuah perusahaan yang fokus pada navigasi penerbangan di Indonesia. Perum ini disebut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Dengan adanya lembaga ini, di Indonesia hanya akan ada satu lembaga navigasi yang menggabungkan navigasi penerbangan.

Pengamat penerbangan Alvin Lie melihat, Singapura bisa mendapatkan kewenangan mengatur lalu lintas penerbangan di sebagian wilayah Indonesia dan Malaysia lantaran mendapat kepercayaan dari dunia internasional. "Internasional nyaman dengan layanan Singapura," ungkap Alvin kepada merdeka.com, Kamis (18/10).

Menurutnya, pengakuan tersebut tidak didapat dengan mudah. Perusahaan navigasi Singapura harus mampu membuktikan kepada dunia penerbangan internasional bahwa mereka mampu mengatur lalu lintas penerbangan di negara lain dengan tertib dan aman.

Dahlan bercita-cita merebut kedaulatan udara Indonesia yang dikuasai Singapura. Kehadiran perusahaan menara navigasi, diharapkan bisa mewujudkan itu. Alvin melihat, hal itu bisa saja diwujudkan.

"Tantangannya, perusahaan navigasi kita nanti harus bisa buktikan ke internasional. Jadi dunia internasional nyaman ketika melihat kita bisa mengatur navigasi udara," tegasnya.

Menurutnya, itu ada satu-satunya jalan merebut kewenangan pengawasan dan pengaturan lalu lintas udara di Indonesia. Jika perusahaan menara buatan Dahlan tidak mampu menjawab tantangan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia sulit berdaulat di udaranya sendiri.