Jumlah wajib pajak di Indonesia capai 20 juta

Merdeka.com - Pemerintah menyebutkan, basis pajak atau jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini meroket tajam. Data Kementerian Keuangan menyebutkan, basis pajak di Indonesia saat ini mencapai 20 juta wajib pajak. Sebelumnya, basis pajak Indonesia baru berada di kisaran empat sampai lima juta wajib pajak.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, meningkatnya basis pajak seiring dengan upaya ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah. Diharapkan target pajak tahun ini dapat tercapai dengan makin luasnya basis pajak.
"Jadi ungkapan, kita hanya menembak di kebun binatang itu tidak betul karena tax base kita itu sudah berhasil diperluas," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa yang akan dikenakan pajak? DJP (Direktur Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, telah mengumumkan bahwa layanan hiburan seperti Netflix dan Spotify akan dikenakan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 12 persen mulai tahun 2025.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
Pemerintah diberikan target untuk penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp 1.031 triliun. Beberapa langkah telah dilakukan pemerintah mulai dari ekstensifikasi hingga intensifikasi pajak.
Kementerian Keuangan mengklaim terus melakukan langkah intensifikasi di mana perbaikan internal digalakkan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu langkah ekstensifikasi seperti program sensus pajak, sinkronisasi e-KTP dengan NPWP, pengenaan pajak pada sektor UKM dan pendataan ulang barang kena pajak menjadi contoh langkah tersebut. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca Selengkapnya
Kasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.
Baca Selengkapnya
Realisasi ini telah melampaui 103,9 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun.
Baca Selengkapnya
Untuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.
Baca Selengkapnya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Pengeluaran masyarakat tentu berbeda-beda. Pengeluaran ini yang kemudian membuat kelas atau kelompok.
Baca Selengkapnya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya