Merdeka.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai penyesuaian tarif sebesar 10 persen untuk angkutan umum antar kota antar provinsi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak tepat. Besarnya angka dinilai kurang menguntungkan bagi perusahaan angkutan di tengah makin mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena mengatakan idealnya kenaikan tarif angkutan umum sebesar 30 persen.

"Kita ini menyampaikan tarif riilnya. Karena tarif bisa mendongkrak inflasi. Apalagi angkutan perkotaan adalah angkutan yang sering dipakai masyarakat," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (20/11).

Organda ngotot menerapkan kenaikan tarif angkutan umum dalam kota sebesar 30 persen. Besaran ini berlaku untuk angkutan umum selain Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Untuk besaran kenaikan angkutan umum masing-masing daerah ditentukan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Daerah) dan Organda di daerah masing-masing.

"Yang lainnya dikoordinasikan dengan pemda setempat. Tetapi selama ini Pemda rancu karena menjadikan yang 10 persen ini jadi patokan. Itu kami minta Kemenhub memberikan penjelasan," jelas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Andriansyah menambahkan sebagian wilayah telah menaikkan tarif sebesar 30 persen. Hal ini berpatokan pada kenaikan BBM yang di atas 30 persen.

"Penyesuaian tarifnya sudah mulai diberlakukan. Kami sudah sampaikan hitungan Organda sesuai dengan Permen nomor 89 tahun 2012 tentang mekanisme perhitungan tarif angkutan umum," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan sudah menetapkan kenaikan tarif angkutan antar kota antar provinsi tak lebih dari 10 persen. "Maksimum 10%," singkat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Jonan belum mau menjelaskan sanksi yang akan diterapkan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut. "Kita lihat nanti," tutup Jonan.