Jokowi wajibkan pejabat negara transparan gunakan uang milik rakyat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan anggaran negara harus transparan dan mengedepankan akuntabilitas. Anggaran negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
"Sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat," jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan peserta rapat kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Tak hanya itu, Presiden juga menekankan agar pengelolaan anggaran negara haruslah berbasis hasil bukan prosedur. Presiden tak ingin kinerja penyelenggara negara terhambat karena prosedur.
"Pengolahan anggaran berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedur yang mengikuti, iya, orientasinya adalah hasil," tegas Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, anggaran tersebut juga diupayakan mendorong pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Apalagi, lanjut dia, kesenjangan ekonomi di lingkungan masyarakat masih terjadi.
"Penggunaan setiap uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif," paparnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya