Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi indikator ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021. Di mana pertumbuhan ekonomi 2022, diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen.

Dia mengatakan, asumsi ini dilakukan dengan memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah, akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen.

"Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19," kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU RAPBN Tahun Anggaran 2022," Senin (16/10).

Dia mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5 persen ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat," kata dia.

Kepala Negara itu menambahkan, untuk inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.

Kemudian Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Ini mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.

Selanjutnya untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Seperti diketahui, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin, APBN tahun 2022 berisifat antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Mengingat APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

"Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha," jelasnya.