Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan inc untuk akuisisi saham 51 persen seharusnya disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan sebaliknya, usaha pemerintah itu justru ditanggapi 'miring'.

"Kalau kemajuan Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan dibilang miring-miring," ucap Jokowi usai memberikan kuliah umum di Gedung ABN Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/7).

Jokowi mengakui, penandatanganan HoA Inalum dengan Freeport McMoRan baru tahap awal. Masih ada tahap-tahap selanjutnya untuk mencapai kesepakatan akuisisi saham 51 persen PT Freeport Indonesia.

Namun, pencapaian ini tidak mudah. Jokowi menyebut, membutuhkan waktu kurang lebih empat tahun untuk melakukan negosiasi penandatangan HoA tersebut.

"Kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya ini proses panjang hampir 3,5-4 tahun kita lakukan dan alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke HoA sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir itu ketemu baru tandatangan, ini proses panjang 3,5 tahun dengan Freeport," jelasnya.

Langkah pemerintah 'merebut' kembali Freeport mendapat tanggapan beragam dari pelbagai pihak. Ada yang menyebut, upaya itu merupakan pencitraan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan. Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis 'terima kasih Pak Jokowi' tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama," kata Ekonom Dradjad Wibowo.

"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," sambung dia.

Dradjad menyebut, sebetulnya belum ada kesepakatan mengikat akuisisi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Yang terjadi saat ini hanya sebatas HoA. Menurut Dradjad participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia harus dibayar US$ 3,5 miliar.

"Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX (Freeport McMoran) ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang," kata dia.