Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih lambat mencairkan atau menggunakan dana APBD. Padahal, penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pak Ahok, duitnya memang banyak tapi nyimpannya juga banyak. Masih ada 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," ucap Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand S‎ahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Jokowi, banyaknya dana daerah yang masih mengendap tak hanya terjadi di DKI Jakarta. Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah, tak hanya Ahok, untuk segera atau mempercepat pencairan dana APBD.

"Segera itu keluarkan anggaran APBD, seawal mungkin setiap tahunnya. Karena uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Mantan Walikota Solo ini menyebut, pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.

"Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," jelasnya.

Selain itu, kata Jokowi, semakin cepatnya uang yang mengendap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan sangat membantu daerah-daerah yang sangat lemah dalam sektor swasta.

"Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi. Jadi penting. Segera keluarkan, segera lelang uang di Mei Rp 246 triliun, dan Juni Rp 214 triliun. Juli saya belum dapat angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD," pungkasnya.

Berikut daftar Provinsi paling tinggi yang memiliki simpanan uang yang mengendap ‎:

1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)

2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)

3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)

4. Riau (‎Rp 2,86 triliun)

5. Papua (Rp 2,6 triliun)

6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)

7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)

8. Banten (Rp ‎1,5 triliun)

9. Bali (Rp 1,46 triliun)

10. Aceh (Rp 1,4 triliun).