Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan menunda-nunda pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Penundaan pembangunan akan mengakibatkan mahalnya anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut.

Jokowi mencontohkan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta adalah contoh tingginya biaya pembangunan yang diperlukan karena tertundanya proyek tersebut. Menurut Jokowi, seandainya pembangunan MRT dimulai 26 tahun yang lalu, harga tanah masih berada di kisaran Rp 2 juta-Rp 5 juta setiap meternya, sedangkan saat ini pembebasan tanah di Jakarta berada di kisaran Rp 80 juta-Rp 200 juta setiap meternya.

"Coba dibayangkan, itu biaya per meter, betapa mahalnya jika ditunda-tunda terus yang namanya pembangunan infrastruktur," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Senin (11/9).

Jokowi menekankan, infrastruktur menjadi salah satu kunci sebuah negara untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan infrastruktur diyakini akan menurunkan biaya logistik suatu negara dan memudahkan persaingan dengan negara lain.

Sebagai gambaran biaya logistik yang merupakan biaya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia.

"Jika biaya itu mahal, artinya yang menjadi beban masyarakat itu mahal, larinya ke sana. Oleh sebab itu, konektivitas seperti ini sangat diperlukan sekali," ucap Kepala Negara.

Namun demikian, Jokowi menyadari untuk menjangkau sebuah daerah di Indonesia terkadang tidaklah mudah karena begitu luas wilayahnya. "Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya saja yang Presiden saja merasakan susahnya menjangkau sebuah daerah, apalagi masyarakat. Saya bisa membayangkan."

Oleh karenanya, Presiden mengingatkan pentingnya kecepatan dalam pembangunan infrastruktur.