Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peluncuran ini juga dilakukan secara serentak di 44 kota di Indonesia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, penerima kartu keluarga sejahtera tidak hanya mendapatkan beras dan gula, melainkan juga telur dan minyak. Selain itu, penerima bantuan kartu keluarga sejahtera juga diharapkan terus menabung agar kebutuhan bisa terpenuhi.

"KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) bisa memilih bahan pangan yang dipilih menggunakan KKK beras dan gula akan diperluas juga telur dan minyak. Keluarga juga akan bisa menabung. Pergunakan seperlunya jangan dihabiskan," kata Puan saat sambutan di Gedung Olahraga POPKI, Jl Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Menurutnya, warga juga membeli bahan pangan di lokasi terjangkau karena pemerintah bekerjasama dengan Bank dan penyedia bahan pangan atau disebut e-warung.

Program ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target 6 T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi. Serta memberikan nutrisi yang lebih baik sesuai kebutuhan keluarga.

"Program BPNT itu sangat bermanfaat dan memungkinkan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera untuk dengan membeli bahan pangan di berbagai tempat penyedia pangan yang bekerjasama dengan pemerintah yang kami sebut e-warung," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia kartu keluarga sejahtera dan kartu keluarga harapan miliki fitur mirip kartu ATM, sehingga warga mudah untuk mengaksesnya. Saat ini program tersebut bekerjasama dengan lembaga dan Kementerian terkait agar terus terwujud dengan baik.

"KKS merupakan alat pembayaran memiliki fitur uang elektronik atau tabungan sehingga layaknya kartu ATM. E-warung merupakan himpunan bank pemerintah tergabung pedagang kecil dan bulog lokasi dekat keluarga penerima manfaat ini," tukasnya.

Setiap KKS berisi voucher uang senilai Rp 1.890.000 dan dibagikan kepada Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu tersebut tidak bisa diambil langsung tetapi bertahap. Setiap bulan pemerintah hanya mengucurkan Rp 110.000.