Jokowi: Pembinaan UMKM Indonesia Kalah Dibanding Singapura dan Malaysia

Selasa, 10 Desember 2019 12:03 Reporter : Anggun P. Situmorang
Jokowi: Pembinaan UMKM Indonesia Kalah Dibanding Singapura dan Malaysia Jokowi. ©Liputan6.com/Hanz Salim

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pembinaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Indonesia menempati rangking keempat di Asia Tenggara. Rangking tersebut di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

"Pembinaan UMKM Indonesia masih ranking keempat di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand," ujar Presiden Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Presiden Jokowi mengatakan, cara menggenjot rangking ini adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan harus gencar memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha agar mudah mendapat pendanaan melalui kredit.

"Kalau ini digerakkan, ini dengan tim percepatan akses keuangan daerah ini nantinya bisa hasilkan hal yang konkrit. Sehingga literasi keuangan kita, persentasenya bisa naik lebih cepat dan tinggi lagi," jelasnya.

Perluasan inklusi keuangan, kata Mantan Walikota Solo tersebut, mirip dengan upaya pemerintah menekan inflasi. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya inflasi meroket di angka 9 persen. Kini mampu dipertahankan pada 3,5 persen.

"Ini akan mirip dengan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang juga inflasi kita dulu 9 persen, 8 persen, sekarang turun jadi 3,5 persen, 4 persen, drastis karena efektif timnya dari Bank Indonesia," jelasnya.

"Makanya tim percepatan keuangan daerah ini harus bisa baik dan cepat, sehingga literasi dan inklusi keuangan kita meloncat naik, sehingga masyarakat mudah dalam menabung dan mendapat akses kredit," tandasnya.

1 dari 2 halaman

Dorong Kepala Daerah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia. Dalam acara ini, Jokowi menginginkan agar pemerintah daerah meningkatkan perannya dalam mendorong inklusi keuangan.

"Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat kita untuk bisa akses keuangan harus kita percepat baik pertama untuk urusan menabung kedua urusan akses kredit," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Jokowi mengatakan, ada dua cara dalam mempercepat inklusi keuangan pertama adalah lewat tabungan dan kedua melalui akses kredit. Kedua hal tersebut harus diberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan akses dengan mudah.

"Pertama urusan menabung, ini urusan di dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong anak-anak kita sedini mungkin untuk mengakses ke perbankan kita agar mereka berbondong-bondong belajar menabung bisa dari SD, SMP atau juga SMA dan SMK," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Kredit untuk Tingkatkan Perekonomian

Sementara, kredit dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian baik ekonomi rumah tangga maupun nasional. Ada berbagai macam instrumen yang dimiliki negara mulai bank wakaf, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) milik PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

"Kedua urusan kredit. Kita memiliki bank wakaf di pesantren pesantren walaupun baru di 55 pesantren. Sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti jadi klaster kaya diholdingkan sehingga kita membentuk korporasi usaha kecil usaha mikro yang gampang mengakses market place ke pemasaran," paparnya.

Dalam pembukaan rakornas tersebut hadir Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. [idr]

Baca juga:
Jokowi Minta Warung Kopi dan Ayam Goreng Lokal Diprioritaskan Jualan di Rest Area
Jokowi Sentil Perbankan yang Masih Minta Jaminan untuk KUR
Pedagang Online Wajib Punya Izin Usaha, Bagaimana Nasib UMKM?
Lazada Latih Pelaku UMKM Agar Bisa Bersaing di Harbolnas

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini