Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).

Arifin menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku satu jam sejak diumumkan. Artinya, kenaikan harga mulai berlaku pukul 14.30 WIB. "Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," ujarnya.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggung hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi.

Kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Bagaimana tidak, subsidi energi termasuk subsidi BBM tahun 2022 saja mencapai Rp502 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani,dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tol hingga layanan kesehatan berupa rumah sakit (RS) maupun Puskesmas.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502 triliun setara dengan pembangunan 3.501 kilometer ruas tol baru. Dengan rincian biaya Rp142,8 miliar per kilometer.

"Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya. Bahkan, lewat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara jika dipakai untuk pembangunan Infrastruktur kesehatan rumah sakit, lanjut Sri Mulyani, setara dengan 3.333 unit. Rinciannya Rp150 miliar per unit.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, harga BBM naik menjadi persoalan dilematis.

"Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN, tapi kalau dicabut akan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya," katanya usai membuka Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9).

Subsidi Bisa Bengkak Hingga Rp700 Triliun Jika Harga BBM Tak Naik

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran Rp198 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan di atas USD 100 per barel.

"Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Dia menjelaskan, beban subsidi bisa makin bengkak jika pemerintah memutuskan tetap menahan harga BBM sampai akhir tahun. Termasuk jika pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi sampai akhir tahun bisa tembus Rp698 triliun.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” kata dia.

Selain harga minyak dunia yang terus di atas asumsi APBN, Sri Mulyani memperkirakan kuota BBM bersubsidi bisa jebol hingga 29 juta kilo liter. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh pemerintah.

"Berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang terjadi sampai Juli, kalau formulasi ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kilo liter," kata Sri Mulyani.

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

Celakanya lagi, penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jika pemerintah menahan harga kenaikan BBM dari nilai keekonomiannya, maka membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.

"Mobil Alphard pakai minyak subsidi. (Misalnya) kayak saya pakai minyak subsidi, kan tidak fair dong," ungkap Menteri Bahlil di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Menteri Bahlil menuturkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi BBM. Hanya saja akan diarahkan kepada kendaraan-kendaraan menengah ke bawah.

Misalnya untuk motor di bawah 250 CC, angkutan umum dan kendaraan logistik kepentingan masyarakat. Sedangkan sisanya tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Namun demikian, dampak kenaikan harga BBM Subsidi cukup beras. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM subsidi  cukup besar. Ini karena tidak hanya berdampak pada putaran pertama pada inflasi administered price, tetapi juga berdampak pada putaran kedua pada transportasi serta barang dan jasa lainnya.

Jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 persen poin. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi berpotensi terpangkas sebesar -0,17 persen poin.

Selain itu, jika harga Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp8.500 per liter, maka akan memberikan kontribusi kenaikan inflasi sebesar 0,33 persen poin. Ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,07 persen poin.

"Indikasi ini bisa berpengaruh terhadap tingkat inflasi di tahun 2022 bisa lebih tinggi dari perkiraan saat ini sebesar 4,60 persen dan berpotensi menuju sekitar 6 persen," jelasnya.