Jokowi Minta Kementerian Cadangkan 5 Persen Anggaran untuk Antisipasi Covid-19
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta masing-masing kementerian/lembaga untuk melakukan pencadangan anggaran sebesar 5 persen dari yang diterima dalam APBN 2022. Ini perlu dilakukan untuk antisipasi Covid-19 kembali merebak seperti pertengahan tahun ini.
"Tahun depan agar kementerian/lembaga memberikan atau melakukan pencadangan, paling tidak 5 persen dari anggarannya," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/11).
Pencadangan dana ini bertujuan agar tidak lagi terjadi refocusing anggaran yang bisa mengganggu agenda pembangunan atau program-program pemerintah.
"Sehingga kalau ada situasi kita seperti terjadi delta varian, kita tidak perlu refocusing," kata dia.
Pada akhir bulan ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022. Sehingga masing-masing kementerian/lembaga sudah bisa menyiapkan program yang akan didanai APBN Tahun Anggaran 2022.
Sebagai informasi, dalam UU APBN 2022, total belanja pemerintah tercatat Rp2.714,2 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944 triliun dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp769,6 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya