Jokowi Kucurkan Total Rp563,3 T untuk Insentif Tangkal Dampak Virus Corona

Rabu, 1 April 2020 09:53 Reporter : Merdeka
Jokowi Kucurkan Total Rp563,3 T untuk Insentif Tangkal Dampak Virus Corona Jokowi ikut KTT Luar Biasa di Istana Bogor Secara Virtual Bahas Covid-19. ©2020 Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan penambahan belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran ini sebagai stimulus untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Alokasi dana tersebut diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang terlahir usai Jokowi berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengucurkan anggaran senilai Rp158,2 triliun untuk dua paket stimulus kebijakan ekonomi di tengah terjangan wabah Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, menyatakan dana Rp405,1 triliun merupakan paket yang terpisah dengan kebijakan stimulus yang dikeluarkan sebelumnya. "Iya, beda paket," ujar Halim kepada Liputan6.com, Selasa (31/3).

Dengan begitu, dia mengkonfirmasi bahwa pemerintah secara total menyalurkan dana hingga sekitar Rp563,3 triliun untuk memerangi pandemik virus Corona.

Pengeluaran tersebut diawali dengan anggaran sebesar Rp158,2 triliun. Ini terdiri dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, stimulus kedua Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp125 triliun.

1 dari 1 halaman

Insentif Terbaru

rev1

Presiden Jokowi kemarin mengumumkan adanya penambahan alokasi dana pada APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang terbagi ke dalam beberapa prioritas.

Total anggaran tersebut dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Alokasi dana besar tersebut mengakibatkan defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau melampaui batas ketentuan 3 persen dari PDB yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Oleh karenanya, pemerintah lantas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai payung hukum relaksasi defisit tersebut. A

Adapun Perppu ini akan berlaku untuk tiga tahun, yakni pada 2020, 2021 dan 2022. Pada 2023, pemerintah akan kembali memakai disiplin fiskal dengan batas maksimal defisit 3 persen dari PDB.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
PLN Disjaya Ungkap Konsumsi Listrik Saat Ada Kerja dari Rumah Justru Turun
Penjelasan Ilmiah Berjemur Sinar Matahari Disebut Bisa Bunuh Virus Corona
Mengenal Sel Pembunuh T, Pertahanan Terakhir Tubuh Melawan Virus Corona
Menko PMK: Ridwan Kamil Mau Karantina Sebuah Asrama di Sukabumi
Stafsus Jokowi Sebut Opsi Darurat Sipil Muncul karena Masyarakat 'Bandel'

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini