Merdeka.com - Pengamat Hulu Migas, Tumbur Parlindungan, mengatakan sosok menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang diperlukan ke depan adalah yang investor friendly alias ramah terhadap investor. Selain itu, untuk mendukung iklim bisnis di sektor hulu migas, pemerintah diharapkan tak terlalu 'ikut campur' dalam persoalan teknis bisnis agar investor lebih leluasa bergerak.

"Teknikal misalnya ngatur mau pasang meter. Pokoknya urusan bisnis, urusan kita (investor). Mereka (Pemerintah) buat regulasinya supaya kita bisa bermain dengan baik. Ini menteri yang kita mau biarkan kita bermain sebagai investor pemerintah jangan ikut campur," tegas dia di Jakarta, Senin (21/10).

Sisi kepastian hukum juga harus diperhatikan. Pemerintah diharapkan dapat menghargai kontrak dengan investor hulu migas.

"Kita tanda tangan kontrak 30 tahun jangan ada perubahan di tengah-tengah. Waktu kita buat invest 30 tahun awal sudah kita hitung. Misalnya dulu kita boleh free lift minyak kemanapun tapi akhirnya ke Indonesia ini ubah kontrak kita ikutin. Apa besok seperti itu lagi?," tandasnya.

Sebagai informasi, selama masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2019, tercatat ada empat orang menduduki kursi nomor satu di Kementerian ESDM.

Sudirman Said menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar yang menjabat dari 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016.

Setelah Archandra, Kementerian ESDM sempat dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sebagai Plt. Menteri ESDM. Luhut menjabat sejak 15 Agustus 2016 hingga 14 Oktober 2016. Terakhir Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan dari 14 Oktober hingga selesai masa pemerintahan periode pertama Jokowi.