Merdeka.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan mengusulkan, agar Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN dapat dibatasi. Artinya, PMN ini hanya diberikan kepada BUMN yang menggarap proyek strategis dan sektor strategis saja.

"Usul saya PMN harus dibatasi. Tidak perlu semua BUMN dapat PMN, misalnya di sektor perumahan karena tidak strategis. Apalagi untuk program perumahan ini pemerintah sudah banyak beri subsidi, termasuk alokasi anggaran di APBN," kata dia kepada merdeka.com, Rabu (20/10).

Jangan sampai kata dia, PMN justru jadi candu bagi BUMN. Sebab, jika dibantu terus, ketika BUMN punya masalah keuangan seolah-olah PMN menjadi strategi keluar. Padahal masalah keuangan itu terjadi karena pengelolaan yang tidak baik. "Ini bahaya. Rawan menimbulkan moral hazard," imbuh dia.

Maka dari itu, jika ada BUMN bermasalah gara-gara tidak dapat PMN maka dia menyarankan agar sebaiknya ditutup. Apalagi jika sektor BUMN-nya tidak strategis.

"Karena jangan sampai jadi beban, karena amanatnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar bisnis," katanya.

Herry sendiri memahami, PMN sangat dilematis. Satu sisi menjadi beban anggaran, tapi di lain sisi BUMN juga memiliki fungsi sosial dengan menjalankan program pemerintah. Meskipun kadang-kadang tidak ekonomis atau memberatkan.

"Tapi yang pasti, walaupun BUMN menggunakan PMN, namun produk dan jasa yang dijual ke publik pada umumnya sesuai harga pasar. Tentu saja kecuali sebagian listrik dan bbm jenis premium. Sehingga relatif kecil memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas dia.

Jokowi Minta PMN Disetop

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyindir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi. Proteksi yang dimaksud adalah pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ketika BUMN mengalami kerugian atau 'sakit'.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," katanya seperti ditulis Antara, Jakarta, Sabtu (16/10).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10).

"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar BUMN dapat "go global", bersaing internasional. "Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah seperti ini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi," tambah Presiden.