Jokowi didesak tak seperti pemerintah sebelumnya tunduk ke Freeport
Merdeka.com - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak takut dengan ancaman PT Freeport Indonesia yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Alasannya, pemutusan hubungan kerja hanya gertakan Freeport untuk menekan pemerintah mengabulkan permintaannya.
Ketua Kampanye JATAM Melky Nahar meminta, pemerintahan Jokowi tak menggubris ancaman-ancaman yang dilontarkan Freeport. Sebab, di rezim-rezim sebelumnya, pemerintah selalu tunduk terhadap kemauan Freeport.
"Rezim sebelumnya pemerintah tunduk terhadap apa yang jadi kemauan Freeport. Pemerintah seolah tidak bisa berbuat apa-apa dan seenaknya diatur. ini yang jadi tantangan pemerintah, sehebat UU atau PP yang dihasilkan, kalau political willnya pemerintah seenaknya diatur oleh Freeport, tidak akan pernah selesai ini," ujar Melky dalam diskusi di Jakarta, Selasa (21/2).
Dia mengatakan Freeport bukan kali ini saja terlibat perseteruan dengan pemerintah. Di 2014, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini juga pernah berseteru dengan aturan pemerintah dan menjadikan isu PHK massal sebagai senjata untuk melawan pemerintah.
"Ada nyanyian lama yang selalu didendangkan Freeport. Pertama, isu soal PHK karyawan. Itu jelas seluruh pergolakan yang terjadi, yang dimunculkan Freeport itu isu PHK ribuan karyawan," ujarnya.
Bukan hanya itu, Freeport juga mengancam akan membawa masalahnya ke arbitrase internasional. Alasan lain, suku di Papua tak mau pertambangan Freeport berhenti.
"Kalau kita cek persoalan selama ini, antara pergolakan Freeport dan pemerintah, rata-rata isu ini selalu dinyanyikan Freeport untuk tekan pemerintah," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaKarena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya