Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Langkah ini diharapkan agar tidak ada tumpang tindih dan memberikan kemudahan dalam berusaha.

"Sebenarnya Sekretaris Kabinet telah membuat surat secara resmi kepada BKPM untuk hal tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa sekali lagi kewenangan perizinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya BKPM," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikutip laman Setkab, Jumat (22/11).

Dengan demikian, maka BKPM diminta untuk membuat reformasi baru, sehingga bisa menggenjot kemudahan berusaha di Indonesia di tahun 2021 ada pada rangking 50, dan kemudian mengarah kepada 40.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh menteri, sampai dengan akhir bulan Desember sekurang-kurangnya mencabut 40 Peraturan Menteri yang dianggap menghambat hal yang berkaitan dengan investasi dan kemudahan berusaha. Termasuk perizinan-perizinan yang tersebar di beberapa kementerian.

Contohnya, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan perizinan yang berkaitan dengan kapal yang ada di beberapa kementerian. Atas hal ini, Presiden telah menginstruksikan dipusatkan di satu kementerian, dan nanti akan diatur bagaimana regulasinya, sehingga tidak lagi harus pergi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, kementerian yang lain dan sebagainya.

"Dibuatkan di satu pintu, karena memang dalam kondisi dunia yang seperti ini. Tidak mungkin kita bergerak maju kalau kemudian hambatan di dalam internal pemerintahan ini masih ada," tandasnya.

Pengusaha Mendukung

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Johnny Darmawan menyambut baik upaya tersebut. Menurutnya, memang sudah seharusnya perizinan itu berada di dalam satu pintu. Mengingat, apabila izin diberikan di masing-masing Kementerian Lembaga dikhawatirkan tidak terjadi sinkronisasi.

"Menurut saya bener perizinan itu kan harus di satu pintu. Jadi kalau menurut saya ide Pak Jokowi itu bener harusnya dikembalikan ke BKPM dong," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Di samping itu, Jhonny juga menilai terobosan Presiden Jokowi yang membuat BKPM harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menjadi langkah tepat. Sebab, sosok Menko Luhut sebagai pimpinan di Kemenko Maritim dan Investasi diyakini mampu membuat gebrakan utamanya dalam kemudahan investasi.

"Mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan kemudahan. Karena Pak Luhut terkenal bisa membuat sesuatu terjadi. Memang diperlukan menteri menteri seperti itu. Eksekutor bukan menteri planning. Itu mungkin pertimbangan pak jokowi mengapa investasi dimasukan ke maritim," jelasnya.

Dia menambahkan, pada prinsipnya pelaku usaha ingin segala perizinan diberikan pemerintah dalam kemudahan investasi dan lainnya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, dirinya menyambut baik segala terobosan yang diberikan pemerintah.

"Pengusaha prinsipnya gini kita mau berusaha, kok berusaha susah banget gitu saja konsep berpikirnya," tandasnya.