Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat terbatas mengenai strategi nasional keuangan Indonesia. Presiden Jokowi menekankan masih kalahnya inklusi keuangan Indonesia dengan negara tetangga di Asia Tenggara.

Menurutnya, meski mencatatkan peningkatan, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia masih di bawah Singapua, Malaysia dan Thailand. "Kita tahu literasi keuangan kita telah meningkat dari 29,7 persen di 2016 jadi 38,03 persen di 2019. Memang meningkat, tapi angkanya masih rendah. Begitu juga indeks inklusi keuangan. Dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019," ujar Presiden Jokowi di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/1).

"Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di negara lain. Di ASEAN saja, Singapura sampai 98 persen. Kita masih di angka 70 persen. Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," tambahnya.

Maka dari itu, Presiden Jokowi ingin ada prioritas diantaranya perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. "Selain itu juga, saya minta lembaga keuangan mikro terus diperluas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank. Seperti asuransi, pasar modal, hingga dana pensiun. "Manfaatkan uang-uang yang ada, sehingga ekonomi nasional dapat tertolong pendanaan dari investor-investor domestik."

Presiden Turut Minta Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital Berbasis Internet

Presiden Jokowi turut meminta peningkatan layanan keuangan digital berbasis internet. Sebab, cara ini dinilai efektif untuk Indonesia yang berbentuk kepulauan.

Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet relatif tinggi sebesar 64,8 persen atau kurang lebih 170 juta orang pengguna dari total penduduk indonesia.

"Fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat dan tercatat, outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp 12,18 triliun atau meningkat 141 persen di November 2019."

Terakhir, Presiden Jokowi meminta aspek perlindungan nasabah dan konsumen ditingkatkan. Harapannya masyarakat akan mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal. "Sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan terjaga."