Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara lain ekonomi, maritim, dan people-to-people contact saat bertemu dengan Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo di Hotel Conrad, Beijing. Polandia yang memiliki tradisi maritim dan perkapalan yang baik dinilai dapat menjadi mitra dalam pengembangan industri kemaritiman di Tanah Air.

"Saat ini Indonesia sedang mengembangkan infrastruktur maritim, termasuk pelabuhan dan perkapalan, guna meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Untuk itu saya mendorong pengembangan kerja sama maritim dengan Polandia," ujar Jokowi dikutip dari laman Setkab, Senin (15/5).

Adapun terkait people-to-people contact, Presiden Jokowi menekankan pengembangan kerja sama di bidang pendidikan dan pariwisata. Presiden menyambut baik pengajaran Bahasa Indonesia di beberapa universitas Polandia maupun Bahasa Polandia di UI dan Universitas Atmajaya.

Sejak 1987 tercatat 400 mahasiswa Polandia telah menerima beasiswa Dharmasiswa dan sejak tahun 2011 sampai 2015, terdapat 6 mahasiswa Polandia yang menerima beasiswa Seni dan Budaya Indonesia.

"Untuk itu saya mendorong finalisasi MoU Kerja Sama Pendidikan Tinggi kedua negara," tegasnya.

Sementara itu di bidang pariwisata, Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan wisatawan Polandia ke Indonesia tahun 2016 sebanyak 27.903 orang atau sejumlah 42 persen. Presiden Jokowi menyambut baik dibukanya paket wisata Warsawa-Denpasar-Warsawa dengan pesawat sewa Lot Polish Airlines.

"Saya juga harapkan dukungan Polandia untuk rencana pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa-Jakarta," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Polandia dalam kesepakatan saling dukung pencalonan kedua negara di Dewan Keamanan PBB. Indonesia mencalonkan untuk periode 2019-2020, sedangkan Polandia pada periode 2018-2019.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.