JK sebut tax amnesty kemewahan negara untuk pengusaha
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan suatu kemewahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha. Sebab, pengusaha diberikan pajak yang ringan jika bersedia untuk menarik dananya dari luar negeri ke dalam negeri.
"Ini sebenarnya kemewahan. Kenapa? Karena tidak setiap tahun terjadi. Artinya, ini kemewahan atau kemurahan yang diberikan negara kepada para pengusahanya. Jadi, jangan harap 2017 ada lagi. Tidak ada," ujar JK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7).
Dengan demikian, dia mengimbau agar para pengusaha bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengingat pada 2017 Indonesia telah menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan akan mengadopsi program Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperkaya informasi perpajakan.
Jika pengusaha tidak memanfaatkan tax amnesty hingga Indonesia bergabung dengan organisasi ini, dia meyakini pengusaha tersebut akan menjadi musuh bersama. Sebab, dengan AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuangan lainnya dari negara anggota lainnya.
"Kalau sudah berlaku AEOI maka siapa yang menggelapkan pajak akan jadi musuh bersama dunia. Ditangkap semua jaringannya. Kalau tax amnesty ungkap, tebus, lega. Kalau tidak ikut akan jadi ungkit, tangkap, lemas," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaBatas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaKabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca Selengkapnya