JK: Jika ada pidana, audit Petral wajib diteruskan ke penegak hukum

Kamis, 12 November 2015 19:11 Reporter : Sri Wiyanti
JK: Jika ada pidana, audit Petral wajib diteruskan ke penegak hukum Jusuf kalla. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, hasil audit Pertamina Energy Trading Limited (Petral) wajib diteruskan ke aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila terjadi penyelewengan atau tindak pidana selama kurun waktu 2012-2015.

"Ya kalau ada pelanggaran pidana, ya otomatis harus dilaporkan ke lembaga hukum. Karena kalau tidak melaporkan justru pemerintah bersalah kalau ditemukan kriminalisasi," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

JK menegaskan, apabila hasil audit yang menemukan ada penyimpangan di Petral tidak dilaporkan, pemerintah yang nantinya akan menanggung akibatnya. "Ya harus kalau ada pidananya tentu harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan ya salah pemerintah," tutur JK.

Seperti diketahui, perusahaan audit forensik asal Australia, Kordamentha, telah merampungkan audit investigasi terhadap Petral untuk kurun waktu 2012-2015.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memaparkan, dari hasil audit ditemukan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk Bahan Bakar Minyak ( BBM) di Petral.

Dikatakannya, pihak ketiga itu turut campur mulai dari mengatur proses tender, membocorkan informasi mengenai harga penawaran, hingga menggunakan instrumen karyawan Petral untuk memenangkan hasil tender tersebut.

Akibatnya, Pertamina dan Petral, serta masyarakat luas, dirugikan karena tidak memperoleh harga yang optimal atau harga yang terbaik ketika impor minyak mentah dan produk BBM.

Namun, Sudirman tidak menyebut berapa besar kerugian yang harus ditanggung karena adanya pihak ketiga tersebut.

Sudirman pun mengatakan pemerintah belum akan mengambil sikap atas hasil audit yang jelas-jelas menunjukkan ada praktik penyimpangan dalam tubuh Petral selama 2012-2015.

Secara terpisah, Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga mengaku belum memutuskan apakah hasil audit tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Sebab, akan melaporkan hasilnya dahulu kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi). [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini